Bandarlampung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung terus meningkatkan kapasitas digitalisasi internal dengan mengikuti Seri Webinar bertema “Cybertroops ala KPU: Pemanfaatan Big Data di Lingkungan KPU”, Jumat (28/11/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kebiasaan dan etika di ruang digital bagi seluruh penyelenggara pemilu.
Webinar tersebut diikuti oleh Anggota KPU Provinsi Lampung Ervhan Jaya, Kabag Perencanaan, Data dan Informasi A. Ingga Arasyu, Kasubbag Data dan Informasi Ressy Silvia Dewi, serta jajaran staf di Ruang Rapat Ketua KPU Lampung. Materi disampaikan oleh Hafidz Budi Firmansyah, Ph.D, dosen Institut Teknologi Sumatera yang menyoroti pentingnya etika digital di tengah massifnya penggunaan media sosial dan teknologi data.
Menurut Hafidz, interaksi digital yang semakin intens di media sosial, aplikasi pesan, dan platform kolaboratif membawa peluang sekaligus tantangan. Informasi yang bergerak cepat, identitas yang mudah disamarkan, serta kaburnya batas privasi membuat etika digital wajib menjadi pegangan.
Menanggapi hal itu, Ervhan Jaya menegaskan bahwa KPU Lampung berkomitmen menjaga integritas digital untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional dan terpercaya.
“Ruang digital tidak hanya tempat bertukar informasi, tapi juga ruang yang harus dijaga etikanya. Pemanfaatan big data wajib dibarengi tanggung jawab, transparansi, dan integritas. Aparatur KPU harus menjadi contoh dalam menjaga keamanan, akurasi data, serta etika berinformasi,” ujar Ervhan Jaya.
Ia menambahkan bahwa pemahaman etika digital sangat relevan bagi penyelenggara pemilu yang setiap hari bersentuhan dengan data pemilih, informasi partai politik, dan berbagai aktivitas publik yang sensitif.
“Kami mendorong seluruh jajaran memahami bahwa teknologi hanyalah alat. Yang menentukan kualitasnya adalah perilaku dan komitmen kita. Ruang digital harus kita rawat agar tetap sehat, aman, dan beradab,” lanjutnya.
Kegiatan ini menjadi wujud komitmen KPU Lampung dalam membangun budaya digital yang beretika, berintegritas, dan profesional, sejalan dengan tuntutan transparansi publik dan modernisasi penyelenggaraan pemilu.
