BANDARLAMPUNG — Penundaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Bandar Lampung yang dilakukan secara mendadak di tengah tahapan yang telah berjalan menuai kritik tajam dari kalangan pengamat politik. Langkah tersebut dinilai berpotensi mencederai prinsip demokrasi internal partai dan membuka ruang spekulasi publik jika tidak disertai penjelasan yang rasional serta prosedural.
Pengamat politik dan akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (RIL), Fathul Mu’in, menegaskan bahwa penundaan Musda bukan sekadar persoalan teknis organisasi, melainkan menyangkut kualitas demokrasi dan legitimasi kepemimpinan di internal partai.
“Penundaan Musda yang terjadi secara mendadak dan di tengah tahapan yang sudah berjalan dapat dibaca sebagai sinyal kemunduran demokrasi internal, terutama jika tidak disertai penjelasan yang rasional dan prosedural,” ujar Fathul Mu’in, Rabu (17/12).
Menurutnya, legitimasi kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir Musda, tetapi juga oleh proses yang berlangsung sejak awal.
“Legitimasi tidak hanya lahir dari hasil akhir, tetapi juga dari proses. Jika sejak awal prosesnya sudah menyisakan tanda tanya, maka yang terpilih nantinya akan menghadapi beban legitimasi politik,” tegasnya.
Ia menilai penundaan tanpa alasan yang disampaikan secara terbuka justru membuka ruang spekulasi publik bahwa terdapat intervensi non-demokratis dalam dinamika internal partai.
Dalam konteks konsolidasi organisasi, Fathul Mu’in mengingatkan pentingnya peran kader di tingkat bawah yang selama ini menjadi tulang punggung partai.
“Kader di tingkat kelurahan dan kecamatan adalah mesin utama partai. Ketika aspirasi mereka diabaikan, hal ini dapat memicu perpecahan di tengah kader dan berdampak pada penurunan militansi serta soliditas partai ke depan,” katanya.
Ia menegaskan, dalam kerangka demokrasi partai modern, dukungan struktural dari bawah seharusnya menjadi fondasi utama legitimasi kepemimpinan.
“Golkar adalah partai senior dengan sejarah panjang. Karena itu, suara pengurus kecamatan dan kelurahan tidak bisa dipandang sekadar pelengkap, melainkan representasi nyata kehendak kader,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fathul Mu’in menilai dinamika penundaan Musda ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh politik elite dalam tubuh partai-partai besar.
“Fenomena ini mengindikasikan bahwa politik elite masih memiliki daya tekan yang kuat. Mekanisme demokrasi sering kali berjalan secara formal, tetapi substansinya bisa terdistorsi oleh kepentingan elite tertentu. Ini tantangan klasik partai besar yang memiliki struktur kekuasaan yang kompleks,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa dampak jangka panjang dari kondisi tersebut adalah menurunnya kepercayaan publik, khususnya di kalangan generasi muda dan pemilih rasional.
“Golkar berisiko dipersepsikan sebagai partai yang belum sepenuhnya konsisten dalam menjalankan demokrasi internal,” tambahnya.
Untuk mencegah konflik berkepanjangan di daerah, Fathul Mu’in mendorong Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar agar mengambil peran sebagai penjaga proses demokrasi, bukan sebagai penentu arah politik.
“DPP perlu hadir bukan untuk mengintervensi pilihan kader, tetapi untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan dan prinsip demokrasi. Kehadiran DPP sebagai wasit yang adil justru penting untuk menjaga marwah partai,” tegasnya.
Ia berharap Musda Golkar Kota Bandar Lampung ke depan benar-benar menjadi ajang konsolidasi internal, memperkuat soliditas kader, sekaligus menjadi momentum kepedulian sosial partai, termasuk dalam upaya menghimpun bantuan bagi masyarakat terdampak bencana. (*).
