Bandar Lampung – Viral di media sosial, kondisi jalan rusak parah di Desa Tanjung Ratu, Kabupaten Way Kanan, akhirnya mendapat perhatian serius DPRD Provinsi Lampung. Jalan desa yang berubah menjadi kubangan lumpur dan disindir sebagai “objek wisata air gratis” oleh konten kreator lokal Oniparawijaya memantik reaksi wakil rakyat.
Anggota Komisi V DPRD Lampung Deni Ribowo mengakui, kerusakan sejumlah titik jalan di wilayah tersebut memang telah lama dikeluhkan masyarakat. Video parodi bernuansa sarkasme yang menampilkan aksi warga menanam pohon pisang di tengah jalan disebut sebagai luapan kekecewaan atas akses jalan yang tak kunjung diperbaiki.
“Memang ada beberapa titik jalan yang menjadi keluhan masyarakat. Beberapa waktu lalu saya belum sempat turun langsung ke lokasi,” ujar Deni.
Menindaklanjuti viralnya video tersebut, Deni memastikan dirinya langsung turun ke lapangan pada hari ini bersama Kepala UPT Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung untuk meninjau kondisi jalan yang banyak dilalui warga dan pelajar.
Dari hasil peninjauan, Deni meminta Dinas BMBK segera melakukan penanganan sementara agar aktivitas dan keselamatan masyarakat tidak terus terganggu.
“Saya minta segera dilakukan penanganan awal. Anggaran tahun 2026 memang sudah diketuk palu, sehingga nanti akan kita perjuangkan melalui APBD Perubahan,” tegasnya.
Sebagai solusi awal, penanganan sementara akan dilakukan melalui pengerasan jalan. Deni juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan aparatur kampung yang aktif menyampaikan aspirasi hingga persoalan ini cepat mendapat perhatian.
“Saya sangat berterima kasih kepada masyarakat dan kepala kampung yang telah menyampaikan informasi. Aspirasi ini langsung saya sampaikan kepada Kepala Dinas BMBK,” katanya.
Selain kerusakan badan jalan, Deni juga menyoroti dua gorong-gorong di lokasi yang dilaporkan ambruk dan memperparah kondisi akses.
“Bukan hanya jalannya, ada dua gorong-gorong yang juga rusak. Ini akan segera menjadi perhatian dan ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Viralnya video tersebut menjadi pengingat kuat bahwa suara warga di ruang digital kini menjadi alarm cepat bagi pemerintah dan wakil rakyat untuk merespons persoalan infrastruktur di daerah. (*).
