Elly Wahyuni: Lokasi Harus Tepat, Fokus Daerah Zona Merah Kemiskinan
Bandarlampung — Program Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat yang digulirkan pemerintah pusat mendapat perhatian serius dari DPRD Lampung. Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Elly Wahyuni, menegaskan pentingnya ketepatan penentuan lokasi agar program tersebut benar-benar menjawab persoalan pendidikan dan kemiskinan di daerah.
Elly menyebut, penetapan lokasi Sekolah Garuda maupun Sekolah Rakyat merupakan kewenangan Dinas Pendidikan yang telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat. Namun demikian, DPRD masih mempertanyakan dasar penentuan lokasi yang mengarah ke Kabupaten Mesuji maupun Lampung Selatan.
“Untuk penentuan titik lokasi itu wewenang Dinas Pendidikan. Kami juga belum tahu dasar Dinas Pendidikan menetapkan di Mesuji atau Lampung Selatan. Kalau Lampung Selatan kita tahu daerahnya luas dan relatif maju, tapi kalau Mesuji, saya belum tahu dasar pertimbangannya apa,” ujar Elly, Selasa (6/1/2026).
Meski begitu, Elly menegaskan Komisi V DPRD Lampung tetap mendukung penuh program tersebut karena merupakan bagian dari upaya mencetak generasi muda berprestasi.
“Gimana pun juga kami mensupport program ini karena tujuannya baik, untuk mencatatkan generasi muda dan anak-anak Lampung agar lebih maju,” tegasnya.
Menurut Elly, secara ideal Sekolah Garuda seharusnya dibangun di wilayah yang strategis dan mampu menjangkau banyak kabupaten/kota. Ia menyebut Lampung Tengah sebagai lokasi yang paling representatif.
“Kalau menurut saya pribadi, Sekolah Garuda itu sebaiknya ada di tengah-tengah, misalnya Lampung Tengah. Daerahnya luas, bisa menjangkau banyak kecamatan dan terintegrasi dengan kabupaten lain,” katanya.
Sementara untuk Sekolah Rakyat, Elly menilai program tersebut justru harus difokuskan pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan dan pendidikan yang masih rendah.
“Kalau Sekolah Rakyat, fokusnya harus ke daerah zona merah. Kita tahu ada lima daerah dengan tingkat kemiskinan dan pendidikan rendah, seperti Mesuji, Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, Lampung Barat, dan Way Kanan. Itu yang seharusnya menjadi prioritas,” jelas Elly.
Ia juga mengungkapkan bahwa penentuan lokasi akhirnya berada di tangan pemerintah pusat, sementara daerah hanya mengusulkan berdasarkan kesiapan, terutama terkait penyediaan lahan dan dukungan infrastruktur.
“Daerah hanya mengusulkan, yang menentukan di-acc atau tidak itu pusat. Biasanya yang diperhatikan kesiapan daerah, termasuk kesiapan lahan. Bisa jadi Lampung Tengah belum siap, sementara Mesuji dinilai siap dengan item-item yang dipersyaratkan,” ujarnya.
Ke depan, Komisi V DPRD Lampung berencana memanggil Dinas Pendidikan melalui rapat dengar pendapat (RDP) untuk menggali lebih jauh dasar penentuan lokasi dan kesiapan daerah.
“Kami ingin tahu usulannya apa, syarat dibukanya Sekolah Garuda seperti apa, dan sejauh mana kesiapan daerah. Kami juga ingin memberi masukan agar Sekolah Rakyat benar-benar diberikan ke daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi,” pungkas Elly. (*).
