Elly Wahyuni: Jangan Hanya Andalkan Pajak, Bapenda Harus Lebih Kreatif
Bandarlampung — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung dinilai masih jauh dari harapan. DPRD Lampung pun mengaku prihatin atas capaian PAD yang belum optimal pada periode pemerintahan saat ini. Sekretaris Komisi V DPRD Lampung sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar), Elly Wahyuni, menegaskan perlunya terobosan dan inovasi serius dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Soal PAD, kami DPRD sangat miris. Baru di periode ini pencapaian PAD kita masih kurang baik. Ini harus dipicu lagi, teman-teman di Bapenda harus lebih semangat dan kreatif, jangan hanya bergantung pada pajak,” tegas Elly, Selasa (6/1/2026).
Elly menilai masih banyak potensi PAD yang belum tergarap maksimal. Salah satunya terlihat dari persoalan distribusi dan kuota bahan bakar bersubsidi di lapangan yang dinilainya janggal.
“Turun ke lapangan, semua SPBU kekurangan solar subsidi. Kuota kemarin tidak tercapai, tapi permintaan masyarakat tidak naik. BBM-nya ke mana? Ada apa di sini? Ini seharusnya bisa dikomunikasikan oleh pemerintah daerah melalui Bapenda dengan Pertamina,” ujarnya.
Menurut Elly, optimalisasi PAD menjadi sangat krusial di tengah kondisi fiskal daerah yang semakin tertekan. Ia mengungkapkan bahwa transfer dari pemerintah pusat terus mengalami pemangkasan, sementara beban belanja daerah justru meningkat.
“Sumber pembangunan kita sekarang tergantung PAD. Dana pusat sudah dipotong hampir Rp600 miliar, bahkan masih kena potong lagi sekitar Rp30 miliar. Di sisi lain kita harus membiayai PPPK yang baru diangkat dan program sekolah gratis dari gubernur. Kalau PAD tidak kuat, ini berat,” katanya.
Ia menekankan bahwa ketergantungan pada pajak semata bukan solusi jangka panjang. Pemerintah daerah, menurutnya, harus berani menggali sumber-sumber non-pajak, termasuk optimalisasi aset daerah.
“Banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan. Rumah dinas disewakan sangat murah, ada yang hanya Rp300 ribu setahun. Ini harus dievaluasi. Aset mana yang direhab supaya nilai sewanya naik, mana yang memang tidak layak dan harus ditata ulang,” jelas Elly.
Elly juga mendorong penyesuaian regulasi retribusi daerah agar sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
“Perda retribusi tahun 2013 itu harus disesuaikan. Jangan sampai nilainya stagnan sementara harga dan ekonomi sudah berubah jauh,” tegasnya.
Selain aset, sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi Lampung yang dinilai cukup baik juga harus dimanfaatkan sebagai sumber PAD baru.
“Ekonomi Lampung itu tumbuh bagus, bahkan termasuk yang terbaik di Sumatera. Wisata kita juga bagus. Ambil potensi itu, jangan tutup mata dan jangan hanya terpaku pada pajak saja,” ujarnya.
Dalam hal pajak kendaraan dan wajib pajak, Elly mendorong pemanfaatan teknologi dan pendekatan persuasif agar kepatuhan meningkat.
“Gunakan media sosial, gunakan notifikasi ke ponsel. Pajak kendaraan jatuh tempo harus diingatkan. Selain itu, beri apresiasi kepada perusahaan atau wajib pajak yang taat, tampilkan di media, itu bisa memacu semangat,” katanya.
Di akhir, Elly menegaskan bahwa peningkatan PAD membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar siap bekerja, bukan sekadar mengisi jabatan.
“Bapenda butuh SDM yang mau kerja dan bisa kerja. Bukan hanya duduk-duduk. Kalau serius, PAD Lampung pasti bisa ditingkatkan,” pungkasnya. (*).
