Mandeknya Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Bandarlampung bukan sekadar soal jadwal yang tak kunjung ditetapkan. Di balik itu, tersirat persoalan klasik yang kerap menghantui partai-partai besar: tarik-menarik kepentingan elite yang mengorbankan konsolidasi organisasi. Ketika Musda tertunda tanpa kepastian, yang tersandera bukan hanya mekanisme partai, melainkan juga kepercayaan kader di akar rumput.
Golkar adalah partai tua dengan pengalaman panjang dalam mengelola dinamika internal. Sejarahnya mencatat, partai ini mampu bertahan dan bangkit karena disiplin organisasi dan ketegasan kepemimpinan. Karena itu, ironi terasa ketika justru di tingkat kota, konsolidasi mandek akibat konflik elite yang tak kunjung diselesaikan. Mesin partai yang seharusnya terus bergerak malah dibiarkan berhenti di tengah jalan.
Padahal, persaingan dalam pemilihan ketua DPD sejatinya merupakan energi positif. Banyaknya kader yang maju menunjukkan Golkar masih memiliki stok kader dan daya hidup organisasi. Namun, kompetisi yang sehat hanya akan bermakna jika dikelola secara terbuka, adil, dan tepat waktu. Ketika persaingan dibiarkan berlarut, ia berubah dari kekuatan menjadi beban.
Desakan 14 Pimpinan Kecamatan (PK) hingga kritik keras Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) mencerminkan kegelisahan nyata di tubuh partai. Akar rumput merasa diabaikan, seolah keputusan partai hanya ditentukan di ruang-ruang sempit elite. Jika suara kader terus diredam, jangan heran bila loyalitas perlahan memudar dan kerja-kerja politik kehilangan daya dorong.
Musda bukan sekadar agenda formal, melainkan forum legitimasi kepemimpinan. Tanpa Musda, kepemimpinan menjadi rapuh, konsolidasi pincang, dan arah politik kabur. Dalam konteks ini, Pelaksana Tugas (Plt) seharusnya menjadi solusi sementara, bukan alat politik yang justru memperpanjang konflik. Aturan organisasi jelas: Plt bukan pengganti Musda, apalagi instrumen kepentingan.
Elite Partai Golkar, baik di tingkat provinsi maupun pusat, tak bisa terus berdiam diri. Ketegasan diperlukan untuk memutus simpul konflik dan mengembalikan marwah organisasi. Membiarkan Musda tersandera sama artinya dengan membiarkan partai kehilangan momentum, terlebih menjelang agenda politik jangka panjang, termasuk target elektoral 2029.
Golkar Bandarlampung membutuhkan kepemimpinan yang lahir dari proses demokratis, bukan kompromi elite. Jika tidak, konsolidasi akan terus rapuh, dan partai besar ini berisiko tergerus dari dalam. Musda harus segera digelar—bukan demi siapa yang menang, tetapi demi menyelamatkan organisasi. (Red).
