Guru Besar Ekonomi Publik Unila: “Momentum Strategis Perkuat Integrasi dan Daya Saing Nasional”
Bandar Lampung — Wacana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) kembali menguat dan dinilai layak didorong masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dari perspektif ekonomi publik, JSS dipandang berpotensi menjadi pengungkit besar integrasi ekonomi Jawa–Sumatera sekaligus akselerator pertumbuhan kawasan di sekitar Selat Sunda.
Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Publik sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung (Unila), Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., menilai JSS merupakan investasi strategis jangka panjang yang mampu menciptakan lompatan konektivitas nasional dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi lintas wilayah.
“JSS bukan sekadar proyek fisik, tetapi instrumen strategis untuk memperdalam integrasi ekonomi dua pulau terbesar yang menampung mayoritas penduduk dan aktivitas ekonomi Indonesia,” ujar Prof. Nairobi, Rabu (4/2/2026).
Menurutnya, bagi Lampung dan Banten, JSS berpotensi membuka koridor ekonomi baru berbasis industri, logistik, dan pariwisata. Akses yang lebih cepat dan andal akan mendorong tumbuhnya kawasan industri baru, meningkatkan nilai tambah komoditas Sumatera, serta memperluas destinasi pariwisata pesisir Selat Sunda.
“Dampak ikutannya signifikan. Arus barang dari Sumatera ke pusat-pusat industri dan konsumsi di Jawa menjadi lebih efisien, biaya logistik turun, dan daya saing produk nasional meningkat,” jelasnya.
Pada level nasional, JSS dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada penyeberangan feri Merak–Bakauheni yang selama ini rentan antrean dan gangguan cuaca. Dengan koridor darat permanen, keandalan distribusi logistik nasional akan meningkat, terutama untuk sektor pangan, energi, dan industri manufaktur.
Meski diakui sebagai megaproyek dengan nilai investasi besar, Prof. Nairobi menilai skala tersebut sejalan dengan manfaat ekonomi jangka panjang yang dihasilkan. “Proyek strategis memang menuntut visi jangka panjang. Jika dirancang dengan feasibility study yang kuat, tata kelola yang transparan, dan skema pembiayaan yang tepat, JSS justru dapat menjadi motor pertumbuhan baru,” katanya.
Ia menambahkan, masuknya JSS dalam PSN penting agar proyek ini memiliki kepastian perencanaan lintas sektor dan lintas pemerintahan. Dengan status PSN, pengembangan kawasan pendukung, konektivitas jalan dan rel, serta integrasi pelabuhan dapat disinergikan sejak awal.
“Justru dengan PSN, negara memiliki kendali lebih kuat agar manfaat JSS tersebar luas, inklusif, dan tidak hanya dinikmati segelintir pihak,” tegas Prof. Nairobi.
Dukungan politik terhadap JSS sebelumnya disampaikan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mukhlis Basri, yang mendorong agar pembangunan JSS kembali dibahas secara serius dan masuk dalam daftar PSN. Menurutnya, JSS sangat strategis untuk memperkuat konektivitas Jawa–Sumatera sekaligus pemerataan pembangunan.
“Jembatan Selat Sunda ini sangat strategis dan relevan hingga hari ini. Sudah saatnya negara mengambil langkah besar untuk masa depan konektivitas nasional,” ujar Mukhlis dalam pertemuan di Bandar Lampung, Kamis (29/1/2026).
Mukhlis menilai JSS dapat menjadi proyek monumental yang menandai lompatan pembangunan infrastruktur nasional. “Kalau Presiden Jokowi punya IKN, Presiden Prabowo juga bisa memiliki Jembatan Selat Sunda sebagai simbol penguatan konektivitas dan persatuan ekonomi Indonesia,” tegasnya.
Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Lampung tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae dan diterima langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Agenda meliputi peninjauan infrastruktur strategis serta dialog percepatan pembangunan yang dinilai selaras dengan dorongan JSS sebagai PSN. (*).
