Disiapkan sebagai Model Angkutan Massal Terintegrasi dan Berkelanjutan
Bandarlampung — Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) ITERA sebagai proyek percontohan (pilot project) transformasi transportasi publik modern di Lampung. Program ini diproyeksikan menjadi langkah awal menuju sistem angkutan massal yang terintegrasi, efisien, dan ramah lingkungan, sekaligus menjawab tantangan mobilitas wilayah perkotaan dan kawasan pendidikan.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) BRT ITERA untuk Transportasi Lampung Maju yang digelar di Ruang Rapat Gedung C Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Rabu (4/2/2026).
Menurut Marindo, FGD ini merupakan forum strategis dalam merumuskan kebijakan transportasi berbasis bukti (evidence-based policy) dengan melibatkan pemerintah daerah, akademisi, serta para pemangku kepentingan dalam satu ekosistem pemikiran yang konstruktif.
“Pemerintah Provinsi Lampung memandang forum ini sebagai ruang strategis perumusan kebijakan berbasis bukti yang mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam satu ekosistem pemikiran yang konstruktif,” ujar Marindo.
Ia menyampaikan apresiasi kepada ITERA yang dinilai konsisten menjadi mitra strategis Pemprov Lampung, tidak hanya dalam pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga dalam menghadirkan solusi kebijakan publik yang inovatif dan aplikatif.
“ITERA memiliki peran penting, bukan hanya sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai pusat lahirnya gagasan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan daerah,” tambahnya.
Marindo menegaskan, transportasi publik merupakan instrumen kunci dalam transformasi wilayah karena berkaitan langsung dengan produktivitas ekonomi, efisiensi logistik, mobilitas tenaga kerja, tata ruang perkotaan, hingga pencapaian target pembangunan berkelanjutan dan pengendalian emisi.
Dalam konteks Lampung sebagai gerbang utama Pulau Sumatera, keberadaan sistem transportasi publik yang andal dan terintegrasi dinilai menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan daya saing daerah.
“Tanpa intervensi kebijakan yang terstruktur, ketergantungan pada kendaraan pribadi akan meningkatkan kemacetan, biaya sosial, dan degradasi lingkungan. Karena itu, pengembangan angkutan massal modern, terjangkau, dan ramah lingkungan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekdaprov menyebut BRT ITERA memiliki nilai strategis untuk diposisikan sebagai proyek percontohan penerapan sistem BRT di Lampung. Selain menghubungkan kawasan pendidikan, permukiman, dan pusat aktivitas ekonomi, BRT ITERA juga berpotensi meningkatkan efisiensi mobilitas mahasiswa dan masyarakat, serta menjadi wahana integrasi riset dan inovasi teknologi transportasi.
“Inisiatif BRT ITERA ini tidak hanya berbicara soal armada dan koridor, tetapi juga mencakup perencanaan rute berbasis data, kelembagaan pengelola, skema pembiayaan berkelanjutan, hingga penerimaan sosial masyarakat,” jelas Marindo.
Pengembangan transportasi publik terintegrasi ini sejalan dengan visi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela dalam mewujudkan Lampung Maju melalui pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Melalui FGD tersebut, Pemprov Lampung berharap memperoleh masukan teknis dan rekomendasi kebijakan yang terukur, mulai dari kelayakan teknis dan ekonomi BRT ITERA, integrasi dengan sistem transportasi yang sudah ada, skema pendanaan, keberlanjutan operasional, hingga peran perguruan tinggi dalam riset, monitoring, dan evaluasi kebijakan.
Sementara itu, rencana awal operasional BRT ITERA akan diuji coba pada rute Mall Boemi Kedaton–ITERA, yang ditujukan untuk melayani mahasiswa, dosen, dan civitas akademika. Ke depan, rute tersebut akan dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat jika implementasi awal berjalan optimal.
“Kami berharap FGD ini melahirkan gagasan-gagasan inovatif, termasuk kritik yang membangun. Pemerintah Provinsi Lampung terbuka terhadap kritik karena dari sanalah kebijakan dapat terus diperbaiki,” ujar Marindo.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Institut Teknologi Sumatera Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha menyatakan kesiapan ITERA dalam mengelola BRT yang merupakan hibah dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
“Kami mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan. Insyaallah kami siap mengelola BRT ini sebagai sarana transportasi bagi mahasiswa dan masyarakat sebagaimana yang diharapkan,” kata Rektor ITERA.
Hasil FGD ini diharapkan menjadi rujukan awal penyusunan kebijakan transportasi publik di Provinsi Lampung secara lebih luas, menuju sistem transportasi yang inklusif, efisien, dan ramah lingkungan. (*).
