Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa politik dan kebijakan publik harus berpihak kepada kepentingan rakyat serta dijalankan melalui kolaborasi lintas kekuatan politik. Penegasan itu disampaikan Mirza dalam sambutannya pada Pengukuhan Pengurus DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Lampung masa bakti 2026–2031 di Hotel Grand Mercure, Minggu (8/2/2026).
Mengawali sambutan dengan pantun, Mirza mengaku banyak belajar dari Ketua DPW PKB Lampung Chusnunia Chalim (Nunik). Ia menyebut PKB sebagai partai yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam tata kelola pemerintahan.
“Saya banyak belajar dari Ibu Nunik. Siapa pun gubernurnya, wakilnya dari PKB, ahlinya ya PKB,” ujar Mirza disambut tepuk tangan hadirin.
Menurut Mirza, arah pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari keputusan politik. Politik, kata dia, harus menjadi instrumen untuk melindungi rakyat dan mewujudkan cita-cita bangsa, bukan sekadar alat perebutan kekuasaan.
Ia juga mengenang pengalaman dirinya bersama Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela yang diusung PKB pada Pilkada lalu. Keduanya mengakui minim pengalaman di ranah eksekutif saat awal menjabat.
“Kami berdua, Mirza–Jihan, diusung PKB. Setelah dilantik, kami belum pernah punya pengalaman di eksekutif. Semua kami pelajari,” katanya.
Mirza menyoroti paradoks Lampung sebagai daerah kaya sumber daya alam—beras, jagung, gula, hingga singkong—namun masih dibelit kemiskinan dan ketertinggalan kualitas sumber daya manusia.
“Lampung ini negara yang kaya. Beras ada, jagung ada, gula ada, tapioka ada. Dengan kekayaan ini, tidak mungkin miskin,” tegasnya.
Namun ia mengungkapkan fakta bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung masih terendah di Sumatera dan berada di peringkat enam terbawah nasional. Angka kemiskinan mencapai 10,6 persen—tertinggi di Sumatera—serta tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi.
“Pertanyaannya, kenapa pendidikan masih mahal, kenapa kemiskinan masih tinggi, kenapa pengangguran terbuka juga tinggi. Ini yang harus kita jawab bersama lewat kebijakan,” ujar Mirza.
Di hadapan pimpinan partai politik, Mirza menegaskan kebijakan ke depan harus lebih berpihak kepada rakyat serta membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya, termasuk dengan PKB yang memiliki 92 anggota Fraksi PKB di DPR RI.
“Kuncinya sinergi dan kolaborasi. Ekspektasi masyarakat sangat tinggi, dan masyarakat tidak bisa dibohongi. Mereka tahu siapa yang benar-benar bekerja,” katanya.
Mirza juga menyinggung arah kebijakan nasional Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pembangunan ekonomi berbasis bawah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
“Ini program yang sangat cocok dengan karakter dan kebutuhan masyarakat Provinsi Lampung,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid menegaskan komitmen PKB untuk menghadirkan politik yang solutif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Ia menyampaikan salam hangat dan “Salam Cinta” dari Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar kepada seluruh kader PKB Lampung.
“PKB tegak lurus dengan kebijakan Presiden Prabowo, khususnya MBG, pendidikan, dan kesehatan. Tapi PKB tetap kritis, dengan cara memberi solusi, bukan sekadar kritik,” tegas Jazilul.
Ketua DPW PKB Lampung Chusnunia menegaskan kepengurusan baru dirancang inklusif dan kolaboratif dengan melibatkan 210 pengurus dan 30 biro. Ia mengapresiasi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan.
“PKB siap berjalan bersama pemerintah. Prioritas kami jelas: pendidikan dan kesehatan,” kata Chusnunia.
Menutup sambutannya, Mirza menegaskan PKB merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan Lampung yang maju, adil, dan sejahtera.
“Kami percaya pengurus baru PKB Lampung memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen untuk bersama-sama membangun Lampung,” pungkasnya. (*).
