Pengamat Unila: Harus Dekat Kawasan Industri dan Berbasis Kajian Sosial
BANDAR LAMPUNG – Rencana Gubernur Lampung untuk membangun rumah susun (rusun) subsidi mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Program tersebut dinilai tidak cukup hanya menjadi solusi atas keterbatasan lahan dan kepadatan kota, tetapi harus disiapkan dengan kajian menyeluruh agar tepat sasaran dan tidak berujung mubazir.
Pengamat dan akademisi dari Universitas Lampung (Unila), Sigit Krisbiantoro menegaskan, pembangunan rusun subsidi harus diarahkan bagi masyarakat atau pekerja berpenghasilan rendah, khususnya yang bekerja di sektor industri.
“Rusun subsidi idealnya dibangun dekat kawasan industri yang padat pekerja. Tujuannya untuk mendekatkan tempat tinggal dengan lokasi kerja, sehingga mengurangi beban transportasi dan meningkatkan kualitas hidup pekerja,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).
Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar membangun gedung vertikal, tetapi menentukan lokasi yang tepat. Jika rusun jauh dari pusat aktivitas kerja, maka minat masyarakat bisa rendah dan berpotensi ditinggalkan penghuni.
Selain lokasi, aspek sosial dan budaya juga menjadi tantangan serius. Selama ini, sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah di Lampung terbiasa tinggal di rumah tapak atau hunian horizontal.
“Adaptasi dari pola hidup horizontal ke vertikal tidak mudah. Ada perubahan dalam interaksi sosial, kebiasaan, hingga cara memanfaatkan ruang. Ini perlu kajian sosial dan budaya yang mendalam,” tegasnya.
Ia mengingatkan, tanpa perencanaan matang, rusun subsidi berisiko sepi peminat. Karena itu, perlu riset tentang minat masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian vertikal, termasuk kesiapan mereka secara ekonomi dan sosial.
Aspek lain yang tak kalah penting adalah penetapan standar penghasilan penerima manfaat. Pemerintah diminta menetapkan batas penghasilan yang jelas agar rusun benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Harus jelas siapa yang berhak. Jangan sampai subsidi justru dinikmati kelompok yang tidak tepat sasaran,” katanya.
Selain itu, pembiayaan dan sumber anggaran juga harus dirancang realistis dan berkelanjutan. Tanpa skema pendanaan yang matang, rencana besar ini dikhawatirkan sulit terealisasi secara optimal.
Sebelumnya, Gubernur Lampung menyatakan komitmennya membangun rusun subsidi sebagai bagian dari penataan kawasan padat dan kumuh di perkotaan. Namun kalangan akademisi mengingatkan, kebijakan tersebut harus berbasis kajian lokasi, kebutuhan riil pekerja, kesiapan sosial budaya, serta perhitungan anggaran yang transparan.
“Rusun subsidi bisa menjadi solusi, tapi hanya jika dirancang berdasarkan data dan kajian mendalam. Jangan sampai hanya jadi proyek fisik tanpa dampak nyata bagi masyarakat kecil,” pungkasnya. (*).
