Bandar Lampung – Satu tahun pertama kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela sejak dilantik pada 20 Februari 2025, menorehkan deretan capaian yang oleh banyak kalangan disebut sebagai periode “fondasi berprestasi”.
Namun, di balik euforia penghargaan nasional dan pengakuan kinerja, muncul pertanyaan yang lebih substansial: sejauh mana prestasi administratif itu telah menjelma menjadi dampak ekonomi dan sosial yang dirasakan langsung masyarakat?
Guru Besar Ilmu Ekonomi Publik sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., menilai tahun pertama Mirza–Jihan menunjukkan konsolidasi tata kelola yang kuat.
“Secara tata kelola, saya melihat ada perbaikan yang cukup sistematis. Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja semakin terintegrasi. Ini terlihat dari capaian SAKIP BB yang bukan sekadar simbol, tetapi indikator bahwa manajemen kinerja birokrasi mulai matang,” ujar Prof. Nairobi kepada koran ini, Senin (23/2/2026).
Penghargaan dan Performa di Luar Jawa
Sepanjang 2025, Pemerintah Provinsi Lampung mencatat pengakuan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan, kolaborasi pengelolaan sumber daya alam, hingga kualitas perencanaan pembangunan. Lampung bahkan menembus tiga besar nasional dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah dan menjadi satu-satunya provinsi di luar Jawa yang masuk jajaran elite tersebut.
Menurut Prof. Nairobi, capaian ini mencerminkan dua hal: kepemimpinan yang adaptif serta kemampuan mengonsolidasikan birokrasi.
“Di tengah banyak daerah yang masih bertahan menjaga stabilitas, Lampung justru mampu meningkatkan reputasi kinerjanya. Itu menunjukkan adanya kepemimpinan yang relatif kolaboratif dan responsif,” katanya.
Tak hanya itu, tingkat kepuasan publik yang mencapai sekitar 83,67 persen pada pertengahan 2025 menunjukkan adanya legitimasi sosial terhadap arah kebijakan Mirza–Jihan.
“Angka kepuasan publik di atas 80 persen adalah modal politik dan sosial yang sangat kuat. Tapi modal itu harus dikonversi menjadi kebijakan yang berdampak jangka panjang,” tegasnya.
Cassava Center dan Transformasi Ekonomi
Salah satu terobosan strategis yang paling disorot adalah penetapan Unila sebagai simpul utama National Cassava Center. Kebijakan ini menempatkan Lampung bukan sekadar sebagai lumbung singkong nasional, tetapi sebagai pusat riset dan hilirisasi.
“Langkah menjadikan Unila sebagai pusat cassava nasional itu strategis. Dalam perspektif ekonomi publik, ini bukan hanya soal komoditas, tetapi tentang penciptaan nilai tambah dan penguatan struktur ekonomi daerah,” jelas Prof. Nairobi.
Ia menilai, jika dikawal serius, Cassava Center berpotensi menurunkan biaya produksi petani melalui inovasi varietas unggul, meningkatkan produktivitas dan kadar aci, hingga mendorong lahirnya industri turunan seperti mocaf, pati, dan bioproduk bernilai tinggi.
“Selama ini kita terlalu lama menjadi pemasok bahan mentah. Hilirisasi adalah kunci. Kalau berhasil, posisi tawar petani akan menguat dan multiplier effect terhadap PAD serta lapangan kerja bisa signifikan,” ujarnya.
Prestasi Tata Kelola vs Dampak Lapangan
Meski demikian, Prof. Nairobi mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam romantisme penghargaan.
“Prestasi penghargaan umumnya menggambarkan keberhasilan desain kebijakan dan tata kelola. Tapi masyarakat menilai dari dampak riil: apakah kemiskinan turun lebih tajam, apakah biaya hidup lebih terkendali, apakah layanan publik makin manusiawi,” katanya.
Ia menyoroti masih adanya kesenjangan kualitas infrastruktur antarwilayah, tekanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta keluhan layanan dasar di beberapa daerah sebagai pekerjaan rumah yang belum tuntas.
“Tahun pertama ini saya ibaratkan sebagai fase peletakan fondasi. Nilainya bisa kita sebut sekitar 78 dari 100. Fondasinya kuat, tetapi bangunan kesejahteraan yang kokoh membutuhkan konsistensi di tahun kedua dan ketiga,” ujarnya lugas.
Ujian Tahun Kedua
Menurut Prof. Nairobi, tantangan ke depan bukan lagi sekadar menjaga reputasi kinerja, melainkan memastikan setiap penghargaan diterjemahkan menjadi kebijakan yang mengurangi ketimpangan dan memperkuat daya beli masyarakat kecil.
“Ke depan, ujian sebenarnya adalah efektivitas anggaran dan keberlanjutan inovasi. Apakah Cassava Center benar-benar menambah pendapatan petani? Apakah SAKIP BB berbanding lurus dengan efisiensi belanja publik? Di situlah kualitas kepemimpinan diuji,” tegasnya.
Secara keseluruhan, ia menilai satu tahun pertama Mirza–Jihan memang layak disebut sebagai periode “penuh prestasi”. Namun, prestasi administratif itu harus berkembang menjadi kesejahteraan yang nyata dan merata.
“Lampung sudah menunjukkan kapasitas untuk berprestasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan prestasi itu menjelma menjadi perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat, lahir dan batin,” pungkas Prof. Nairobi. (Cah).
