Dr. Hasbullah: Prestasi Administratif Harus Terasa di Dapur Rakyat
Bandar Lampung – Satu tahun kepemimpinan daerah yang dipenuhi deretan penghargaan menuai apresiasi sekaligus pertanyaan kritis. Apakah banyaknya prestasi tersebut benar-benar mencerminkan kinerja nyata yang dirasakan masyarakat?
Dosen Universitas Muhammadiyah, Hasbullah, M.Pd.I, menilai penghargaan pada dasarnya merupakan indikator administratif dan simbolik, namun belum tentu sepenuhnya menggambarkan kinerja substantif pemerintahan.
“Penghargaan lebih banyak mengukur kepatuhan sistem, inovasi program, dan capaian indikator makro. Tetapi kinerja nyata harus dilihat dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara riil. Jadi, penghargaan adalah alat ukur, bukan tujuan akhir,” tegasnya saat dimintai pandangan, Jumat (20/2/2026).
Antara Seremoni dan Realitas
Menurut Hasbullah, pertanyaan paling esensial adalah apakah prestasi tersebut benar-benar dirasakan masyarakat bawah. Ia menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan sejati tidak diukur di ruang seremoni, melainkan di ruang-ruang kehidupan rakyat.
“Jika pelayanan kesehatan lebih mudah, pendidikan lebih terjangkau, dan ekonomi lebih bermartabat, maka prestasi itu bermakna. Jika belum, maka penghargaan masih bersifat elitis dan administratif,” ujarnya.
Terkait predikat BB SAKIP dari Kementerian PANRB, ia mengakui capaian tersebut menunjukkan sistem perencanaan dan akuntabilitas berjalan baik. Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan budaya kerja birokrasi menjadi faktor penentu.
“SAKIP berdampak jika birokrasi berubah dari sekadar administratif menjadi responsif dan melayani. Tanpa perubahan kultur kerja, ia hanya menjadi capaian dokumen,” katanya.
Ombudsman dan Angka Kemiskinan
Penilaian tertinggi dari Ombudsman RI juga dinilai sebagai indikator kepatuhan standar pelayanan publik, tetapi bukan berarti bebas persoalan.
“Tidak ada sistem pelayanan yang sepenuhnya tanpa masalah. Penghargaan itu tanda konsistensi harus dijaga, bukan tanda pekerjaan selesai,” ujar Hasbullah.
Hal serupa ia sampaikan terkait penghargaan penanggulangan kemiskinan dari Kemendagri. Menurutnya, yang perlu dicermati bukan hanya tren statistik, tetapi kualitas penurunan kemiskinan.
“Apakah kemiskinan ekstrem berkurang? Apakah daya beli naik? Apakah lapangan kerja bertambah? Penurunan angka harus dibarengi peningkatan kualitas hidup,” tegasnya.
Peringkat Nasional dan Pemerataan
Soal peringkat tiga nasional dari Bappenas, Hasbullah menyebut perencanaan yang baik belum tentu identik dengan pemerataan pembangunan.
“Pembangunan bukan hanya cepat, tetapi harus adil. Apakah desa dan wilayah pinggiran mendapat perhatian setara dengan pusat kota? Jika kesenjangan masih tinggi, peringkat belum sepenuhnya mencerminkan keadilan,” katanya.
Ia juga menyoroti angka kepuasan publik 83,67 persen yang disebut cukup tinggi. Menurutnya, legitimasi angka tersebut bergantung pada transparansi metodologi survei.
“Siapa respondennya, berapa sampelnya, bagaimana teknik pengambilannya? Jika ilmiah dan independen, tentu kredibel. Transparansi metodologi menjadi kunci,” ujarnya.
Tahun Kedua: Fase Pembuktian
Hasbullah memprediksi tantangan terbesar di tahun kedua kepemimpinan adalah menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas capaian.
“Tahun pertama biasanya fase konsolidasi dan pencitraan capaian. Tahun kedua adalah fase pembuktian keberlanjutan, terutama dalam stabilitas ekonomi, pengentasan kemiskinan, reformasi birokrasi, dan kepercayaan publik,” jelasnya.
Jika diminta memberi nilai objektif atas satu tahun kepemimpinan tersebut, ia memberikan skor 80–85 dari 100, dengan catatan evaluasi harus tetap dinamis.
“Nilai itu sangat tergantung pada konsistensi implementasi dan dampak riil bagi masyarakat. Dalam kepemimpinan, yang paling penting bukan seberapa banyak penghargaan diraih, tetapi seberapa dalam perubahan yang dirasakan rakyat,” pungkasnya. (Cah).
