Percepatan Perbaikan Infrastruktur Demi Mobilitas Aman Ramadan dan Idul Fitri 2026
Langkah Rahmat Mirzani Djausal turun langsung meninjau perbaikan jalan menjadi sinyal kuat bahwa persoalan infrastruktur tak lagi bisa ditangani dengan pola biasa. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026, mobilitas masyarakat Lampung dipastikan melonjak tajam. Arus mudik, distribusi logistik, hingga aktivitas ekonomi musiman membutuhkan satu prasyarat utama: jalan yang aman dan layak dilalui.
Peninjauan di Ruas Jalan Pattimura, Kota Metro serta ruas Metro–Kota Gajah bukan sekadar agenda seremonial. Sidak tersebut adalah pengakuan terbuka bahwa masih ada titik-titik kerusakan yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Dalam konteks ini, percepatan penanganan menjadi kebutuhan mendesak, bukan pilihan.
“Kami mengebut pengerjaan pemeliharaan ini agar masyarakat dapat beraktivitas dengan lancar selama bulan suci dan Lebaran nanti,” ujar Gubernur Mirza.
Fokus pada tambal sulam, perataan badan jalan, dan pembenahan drainase memang langkah rasional untuk jangka pendek. Lubang jalan yang dibiarkan terbuka sama artinya membiarkan risiko kecelakaan mengintai. Namun yang lebih menarik adalah penekanan gubernur pada sistem drainase. Selama ini, kerusakan jalan sering dipandang sebatas persoalan aspal. Padahal, akar masalahnya kerap berada pada saluran air yang tersumbat dan genangan yang mempercepat degradasi struktur jalan.
Penegasan bahwa drainase harus berfungsi optimal menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif. Infrastruktur tidak boleh ditangani tambal sulam dalam arti sesungguhnya—menutup permukaan tanpa memperbaiki fondasi.
Komitmen jangka panjang juga patut diapresiasi. Rencana peningkatan struktur Jalan Pattimura sepanjang satu kilometer dengan metode rigid beton pasca-Idul Fitri, dengan alokasi anggaran Rp10 miliar, menandakan kesadaran akan pentingnya ketahanan jalan menghadapi beban kendaraan dan faktor cuaca. Betonisasi memang lebih mahal di awal, tetapi menawarkan umur pakai lebih panjang dan efisiensi biaya perawatan ke depan.
Meski demikian, publik berhak menagih konsistensi. Sidak harus berujung pada hasil nyata di lapangan, bukan sekadar dokumentasi kegiatan. Pekerjaan cepat tidak boleh mengorbankan kualitas teknis. Transparansi progres, pengawasan ketat, dan keterlibatan masyarakat dalam pelaporan kerusakan menjadi elemen penting agar percepatan ini benar-benar efektif.
Ramadan dan Idul Fitri selalu menjadi momentum kebersamaan. Pemerintah hadir bukan hanya lewat imbauan, tetapi melalui jaminan keselamatan dan kenyamanan warga. Perbaikan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan fondasi kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah daerah dalam membangun.
Jika percepatan ini konsisten dan berkelanjutan, maka sidak bukan hanya simbol respons cepat, tetapi tonggak perbaikan tata kelola infrastruktur di Lampung. Sebab pada akhirnya, jalan yang baik bukan hanya mempermudah perjalanan mudik—ia menggerakkan roda ekonomi dan memperkuat daya saing daerah. (Red).
