Sekjur Ilmu Pemerintahan Unila: Fondasi Administratif Sudah Baik, Tahun Kedua Harus Lebih Substantif
Bandarlampung — Satu tahun pemerintahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela menorehkan sejumlah capaian administratif yang dinilai menjanjikan. Deretan penghargaan, penguatan sistem akuntabilitas, hingga meningkatnya kepuasan publik menjadi indikator awal bahwa tata kelola pemerintahan berada di jalur yang relatif positif.
Namun, sebagaimana hukum tak tertulis dalam politik pemerintahan daerah, ujian sesungguhnya bukan hanya pada kelengkapan dokumen dan tingginya skor evaluasi, melainkan pada seberapa jauh manfaat pembangunan benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Akademisi Universitas Lampung yang juga Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas ISIP, Darmawan Purba, S.IP., M.IP., menilai capaian tahun pertama RMD–Jihan patut dibaca secara proporsional.
“Melihat secara proporsional, satu tahun pemerintahan Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela menunjukkan arah kinerja yang relatif positif, terutama pada aspek tata kelola pemerintahan,” ujar Darmawan, Senin (23/2/2026).
Menurut Darmawan, penghargaan yang diraih dalam waktu relatif singkat bukan sekadar simbol, melainkan sinyal bahwa mesin birokrasi bergerak ke arah yang lebih tertib dan terukur.
Ia mencontohkan capaian predikat BB pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penilaian tinggi dari Ombudsman RI terkait kepatuhan standar pelayanan publik, serta berbagai pengakuan dari pemerintah pusat sebagai indikator penguatan manajemen kinerja.
“Predikat BB SAKIP, penilaian tinggi dari Ombudsman, serta pengakuan dari pemerintah pusat pada dasarnya mencerminkan bahwa fondasi manajemen kinerja dan kepatuhan standar pelayanan sudah dibangun dengan cukup baik. Ini merupakan modal awal yang penting bagi konsolidasi pemerintahan di periode berikutnya,” jelasnya.
Dalam perspektif ilmu pemerintahan, penguatan tata kelola merupakan tahap krusial pada awal periode. Tanpa sistem yang tertata, kebijakan strategis akan sulit dieksekusi secara konsisten. Karena itu, menurut Darmawan, capaian administratif tahun pertama layak diapresiasi sebagai fondasi.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan tidak berhenti pada capaian administratif. Tantangan klasik di banyak daerah adalah memastikan bahwa prestasi di atas kertas benar-benar terkonversi menjadi pengalaman layanan yang lebih baik bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pemerintahan tidak berhenti pada capaian administratif. Tantangan kita adalah bagaimana prestasi di atas kertas itu benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya kelompok bawah,” tegasnya.
Darmawan mengakui beberapa perbaikan layanan mulai terasa. Namun, dari sisi pemerataan, dampaknya belum sepenuhnya kuat dan merata di seluruh wilayah Lampung.
Hal serupa juga terlihat pada agenda penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Arah kebijakan, menurutnya, sudah berada pada jalur yang tepat. Akan tetapi, pembuktian paling penting tetap terletak pada konsistensi tren data sosial-ekonomi dalam beberapa periode ke depan.
“Kita tidak bisa menilai hanya satu tahun. Yang harus dilihat adalah apakah tren penurunan kemiskinan, peningkatan daya beli, dan akses layanan dasar itu konsisten dalam dua sampai tiga tahun ke depan,” ujarnya.
Salah satu indikator yang kerap dijadikan rujukan adalah angka kepuasan publik yang berada pada level tinggi. Bagi Darmawan, hal tersebut menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Namun ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam euforia angka semata.
“Angka kepuasan publik yang tinggi memang memberi indikasi adanya kepercayaan masyarakat yang baik. Tetapi Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela tidak boleh terjebak pada angka-angka kepuasan itu saja,” katanya.
Menurutnya, turun langsung ke masyarakat dan membangun koordinasi terpadu lintas perangkat daerah menjadi langkah mutlak untuk merekam persoalan riil yang mungkin belum tertangkap oleh survei.
“Koordinasi terpadu dan kehadiran langsung di lapangan penting untuk memastikan bahwa seluruh persoalan masyarakat di berbagai wilayah Lampung benar-benar terdengar dan tertangani,” tambahnya.
Darmawan menilai tahun kedua pemerintahan akan menjadi fase yang lebih menantang. Jika tahun pertama fokus pada pembenahan sistem dan konsolidasi birokrasi, maka publik di tahun kedua biasanya mulai menuntut hasil yang lebih konkret.
“Ke depan, tahun kedua akan menjadi fase yang lebih menantang karena publik biasanya mulai menuntut hasil yang lebih konkret, bukan sekadar perbaikan sistem,” ujarnya.
Momentum reformasi birokrasi, lanjutnya, harus dijaga. Namun pada saat yang sama, percepatan dampak langsung terhadap layanan dasar dan kesejahteraan warga perlu menjadi prioritas.
Secara objektif, Darmawan menilai kinerja tahun pertama RMD–Jihan berada dalam kategori baik dan menunjukkan tren yang menjanjikan, khususnya pada level tata kelola pemerintahan.
“Secara objektif, kinerja tahun pertama dapat dinilai baik dan menunjukkan tren yang menjanjikan, terutama pada level tata kelola pemerintahan. Namun ruang penguatan masih terbuka lebar pada aspek pemerataan manfaat pembangunan dan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Jika konsistensi itu mampu dijaga dan diperdalam pada tahun kedua, ia meyakini fondasi yang telah dibangun berpeluang kuat bertransformasi menjadi capaian pembangunan yang lebih substantif dan merata.
Dengan kata lain, tahun pertama adalah tentang membangun sistem. Tahun kedua dan seterusnya akan menjadi tentang membuktikan dampak.
Dan di situlah, kepemimpinan RMD–Jihan akan benar-benar diuji oleh sejarah dan oleh rakyatnya sendiri. (Cah).
