Akademisi UBL Dr. Wendy Melfa: Jangan Sampai Ada Gap antara Data dan Kenyataan
Bandarlampung — Satu tahun pemerintahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (RMD) dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela diwarnai deretan penghargaan dan capaian statistik yang diklaim menunjukkan tren positif pembangunan. Namun, di balik angka-angka itu, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana prestasi tersebut benar-benar dirasakan masyarakat?
Akademisi Universitas Bandar Lampung (UBL) sekaligus Penggiat Ruang Demokrasi (RuDem), Dr. Wendy Melfa, menilai satu tahun masa pemerintahan merupakan fase awal yang belum sepenuhnya bisa disimpulkan berhasil atau gagal.
“Tentu kita apresiasi capaian setahun pemerintahan RMD–Jihan, meskipun sesungguhnya usia setahun pemerintahan ini belum sepenuhnya dapat dikatakan baik atau kurang baik capaiannya, mengingat baru setahun usia pemerintahannya,” ujar Wendy saat dimintai tanggapan, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, dalam perspektif akademik, pertumbuhan dan keberhasilan pemerintahan semestinya diukur berdasarkan data dan capaian numerik yang terverifikasi. Ia menekankan pentingnya indikator statistik yang dikeluarkan lembaga resmi maupun hasil survei yang metodologinya akuntabel.
“Sebagai bagian masyarakat akademik, tentu pada tempatnya meyakini pertumbuhan itu dari data dan angka-angka capaian secara numeratik dan statistik yang didapat dari penilaian badan atau lembaga yang kredibel, termasuk hasil survei sepanjang metodologinya akuntabel,” tegasnya.
Namun Wendy mengingatkan, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada angka dan penghargaan. Secara sosiologis, masyarakat tidak hanya membutuhkan data, melainkan “rasa” atas perubahan yang terjadi.
“Kalau pemerintahan menyatakan pertumbuhan ekonomi meningkat lebih dari lima persen, hal itu selayaknya dapat dirasakan warga melalui peningkatan konsumsi dan daya beli. Atau ketika pemerintah menyatakan meraih prestasi di sektor pelayanan publik, maka seyogianya tidak lagi ditemukan masalah dalam pelayanan dasar,” katanya.
Ia menilai, angka-angka prestasi akan kehilangan makna apabila masih terdapat kesenjangan antara data dengan realitas di lapangan. Dalam istilah filsafat sosial, kondisi itu disebut sebagai gap antara das sollen (yang seharusnya) dan das sein (yang senyatanya terjadi).
“Sejumlah angka dan penghargaan itu akan kehilangan maknanya manakala masih ditemukan gap antara data dan kenyataan. Jangan sampai ada perbedaan antara apa yang dilaporkan dan apa yang dirasakan,” ujarnya.
Meski demikian, Wendy melihat capaian-capaian tersebut dapat menjadi modal penting jika dimaknai secara konstruktif. Ia mendorong agar penghargaan dan data statistik dijadikan motivasi untuk terus berbenah, bukan sekadar simbol keberhasilan administratif.
“Prestasi berupa angka dan penghargaan itu akan sangat baik jika dijadikan motivasi untuk maju sekaligus sarana mawas diri bagi jajaran aparatur penyelenggara pemerintahan daerah,” katanya.
Menurutnya, masyarakat akan menjadikan data dan penghargaan sebagai rujukan untuk menilai kinerja pemerintah secara nyata. Karena itu, konsistensi antara capaian statistik dan kondisi riil menjadi kunci menjaga kepercayaan publik.
“Angka, data, dan penghargaan itu pada akhirnya akan dibandingkan masyarakat dengan apa yang benar-benar mereka dapat dan rasakan. Jika keduanya paralel, maka kita benar-benar bisa merasakan adanya pergerakan majunya Provinsi Lampung ini,” pungkasnya.
Refleksi setahun pemerintahan RMD–Jihan pun menjadi momentum evaluasi bersama. Di satu sisi, capaian administratif patut diapresiasi. Di sisi lain, pemerintah ditantang memastikan bahwa setiap angka pertumbuhan, setiap penghargaan, dan setiap klaim keberhasilan benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sebab pada akhirnya, seperti disampaikan Wendy, rakyat tidak hanya membutuhkan data dan angka-angka — rakyat membutuhkan rasa. (Cah).
