Bandarlampung – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung yang juga anggota Komisi IV DPRD Lampung, Lesty Putri Utami, menilai percepatan perbaikan jalan menjelang Idul Fitri merupakan respons cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung atas dorongan publik. Namun, ia mengingatkan bahwa dampaknya bersifat jangka pendek dan belum menyentuh kualitas infrastruktur secara menyeluruh.
“Dampaknya pasti jangka pendek karena ini bukan juga merujuk kepada kualitas infrastruktur. Hanya ya kita tahulah ada dorongan publik yang sangat kuat kepada Pemda, kepada Pemprov untuk bisa melihat respon terhadap kritikan-kritikan. Ini salah satu bentuk respon positif yang harus kita apresiasi, apalagi menjelang Lebaran Idul Fitri. Tapi tentu dampaknya hanya jangka pendek saja,” ujar Lesty, Selasa (23/2/2026).
Menurutnya, percepatan tambal sulam jalan menjadi langkah taktis untuk memastikan kelancaran arus mudik. Namun secara substansi, perbaikan tersebut belum menyentuh kebutuhan peningkatan kualitas konstruksi jalan secara permanen.
Lesty menjelaskan, di internal Pemprov Lampung, perencanaan infrastruktur sebenarnya telah dikoordinasikan antara badan perencanaan daerah dan Dinas Bina Marga, termasuk dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait perbaikan jalan provinsi dan nasional. Koordinasi tersebut disebut telah dilakukan sebelum momentum mudik Lebaran.
“Ini memang respon cepat dan respon baik. Tapi yang diutamakan bukan kualitas jangka panjang, melainkan bagaimana respon itu segera ditanggapi dan bisa langsung dikerjakan tanpa melewati tahapan administrasi yang panjang,” katanya.
Untuk jangka panjang, Lesty menekankan perlunya peningkatan infrastruktur melalui pembangunan rigid beton sebagaimana pernah direncanakan dengan skema pinjaman daerah hingga Rp1 triliun. Namun hingga kini, menurutnya, realisasi program tersebut belum terlihat.
“Kalau untuk jangka panjang, memang sebaiknya tetap pada peningkatan rigid beton seperti yang sudah direncanakan dengan anggaran pinjaman itu. Cuma kita lihat belum ada realisasi. Sementara ini yang dikerjakan masih tambal sulam, sekadar menutup lubang dan rehab ringan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD Lampung, lanjut Lesty, akan terus memantau penggunaan anggaran dan progres pekerjaan di Dinas Bina Marga sebagai perangkat teknis di bawah Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
“Salah satu tupoksi kami adalah pengawasan. Kami melihat penggunaan anggaran harus efektif dan progres pekerjaan harus jelas. Bahkan beberapa bulan lalu dalam RDP terakhir, kami menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kontraktor karena ada laporan masyarakat dari berbagai dapil,” ungkapnya.
Ia menegaskan, catatan tersebut telah menjadi perhatian serius bagi dinas terkait agar pengawasan proyek diperketat, sehingga kualitas pekerjaan infrastruktur benar-benar terjaga.
“Harapannya proyek yang sedang dilaksanakan sekarang sudah melalui tahapan yang benar, ada pengawasan langsung oleh dinas sebagai pengguna anggaran, dan tentu juga diawasi oleh kami di DPRD agar anggaran digunakan secara efektif,” pungkas Lesty. (*).
