Instruksi PDIP soal MBG Perlu Dibarengi Gagasan Alternatif
Instruksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang melarang kader “cawe-cawe” dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah pesan tegas soal disiplin dan integritas. Namun dalam lanskap demokrasi, ketegasan saja tidak cukup. Oposisi diuji bukan hanya dari jarak yang diambil terhadap kebijakan pemerintah, tetapi dari kualitas gagasan yang ditawarkan sebagai pembanding.
Surat yang diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP) itu memerintahkan seluruh kader—struktural, legislatif, dan eksekutif—untuk tidak memanfaatkan MBG demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Sikap ini diperkuat dengan ancaman sanksi organisasi bagi pelanggar. Pesannya jelas: partai ingin menjaga marwah dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.
DPP juga menyinggung berbagai laporan dugaan persoalan di lapangan, mulai dari ketidaktepatan sasaran hingga kualitas makanan. Bahkan, ada kekhawatiran penyimpangan anggaran, mengingat MBG bersumber dari APBN, termasuk realokasi anggaran pendidikan.
Namun pertanyaannya: setelah melarang, lalu apa?
Pengamat politik dari Universitas Lampung (Unila), Iwan Satriawan, mengingatkan bahwa oposisi yang sehat bukan sekadar menyampaikan kritik. Kritik memang esensial agar pemerintah tetap berada di jalur yang benar. Tetapi demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar kontrol; ia memerlukan kompetisi ide.
Jika PDIP menilai MBG belum ideal, partai berlambang banteng itu sesungguhnya memiliki kapasitas untuk merancang program tandingan. Dengan struktur hingga tingkat daerah dan sumber daya politik yang besar, partai dapat menghadirkan model intervensi gizi atau pendidikan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan terukur.
Pendanaan pun bukan alasan buntu. Mekanisme iuran anggota dan bantuan keuangan partai dari negara dapat menjadi sumber pembiayaan program berbasis masyarakat yang sah dan transparan.
Di sinilah substansi oposisi diuji. Tanpa tawaran alternatif, larangan berisiko dipersepsikan sebagai sikap defensif. Sebaliknya, dengan menghadirkan program konkret, PDIP bisa menunjukkan bahwa kritiknya lahir dari komitmen memperbaiki kebijakan publik, bukan sekadar diferensiasi politik.
Demokrasi yang matang menuntut oposisi yang produktif—yang berani berbeda, tetapi juga siap bekerja dan membuktikan. Publik tidak hanya ingin mendengar siapa yang menolak, melainkan siapa yang mampu menawarkan jalan yang lebih baik. (Red).
