Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan sejumlah keluhan kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji–Sekampung terkait penanganan sungai yang dinilai menjadi salah satu penyebab banjir di Bandar Lampung. Jumat (6/3) lalu.
Keluhan tersebut disampaikan Eva dalam rapat koordinasi penanganan sungai di Bandar Lampung yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung.
Rapat tersebut dihadiri Anggota DPR RI Mukhlis Basri, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami, perwakilan BBWS Mesuji–Sekampung, serta sejumlah instansi terkait seperti Bappeda, BPBD, dan PSDA.
Dalam rapat yang berlangsung cukup tegang itu, Eva menyampaikan bahwa dirinya telah beberapa kali mendatangi pihak BBWS untuk membahas persoalan sungai, kali, dan irigasi yang berada di wilayah Bandarlampung.
“Saya sudah beberapa kali datang langsung ke Balai. Bahkan sebulan atau dua bulan lalu saya juga bertemu dengan Kepala Balainya,” kata Eva.
Eva menegaskan, berdasarkan kewenangan yang ada, pengelolaan sungai dan irigasi bukan merupakan tugas pemerintah daerah, melainkan menjadi tanggung jawab BBWS.
“Yang namanya sungai, kali, dan irigasi di kota maupun kabupaten itu bukan kewenangan daerah, tapi kewenangan Balai,” ujarnya.
Eva bahkan mengaku sempat menawarkan dukungan pembiayaan agar penanganan sungai bisa segera dilakukan.
“Saya pernah bilang, kami siap menyiapkan dananya, tapi tolong dibantu. Karena yang tahu kondisi sungai itu Balai. Mau diluruskan, dibengkokkan, atau seperti apa, Balai yang lebih paham,” jelasnya.
Selain itu, Eva juga menyinggung keberadaan rumah warga di bantaran sungai yang menurutnya sudah banyak ditertibkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Eva juga menilai persoalan banjir tidak seharusnya hanya disorot di Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan saja, karena sejumlah daerah lain di Provinsi Lampung juga mengalami persoalan serupa.
“Kenapa cuma satu daerah yang disudutkan? Harusnya semua duduk bersama karena ini bukan hanya masalah satu daerah,” katanya.
Eva juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya kehadiran pihak BBWS di lapangan saat terjadi persoalan banjir. Ia mencontohkan kejadian di kawasan Rajabasa yang merupakan jalan nasional.
“Pernah malam-malam datang, tapi hanya duduk diam. Ketika saya tanya solusinya bagaimana, mereka bilang tidak bisa bicara apa-apa,” ujarnya.
Meski demikian, Eva menegaskan Pemerintah Kota Bandarlampung tetap berupaya maksimal menangani dampak banjir meskipun sejumlah titik bukan menjadi kewenangan pemerintah kota.
Menurutnya, sejumlah satuan tugas dari berbagai organisasi perangkat daerah telah dikerahkan untuk bekerja di lapangan.
“Kita punya satgas dari Lingkungan Hidup, Perhubungan, Satpol PP, BPBD, dan PU. Semua turun ke lapangan siang dan malam. Kita sudah lakukan semaksimal mungkin,” katanya.
Eva juga menegaskan bahwa banjir yang terjadi tidak sepenuhnya dapat disalahkan kepada pemerintah daerah karena salah satu pemicunya adalah curah hujan yang tinggi.
“Hujan itu dari Tuhan. Masa kita yang disalahkan karena hujan turun,” ujarnya.
Meski demikian, ia memastikan pemerintah kota tetap memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir.
Eva juga menegaskan bahwa pembangunan dan pertumbuhan usaha di Kota Bandar Lampung tidak dapat dihentikan hanya karena kekhawatiran terhadap banjir, mengingat sektor usaha menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam kesempatan itu, Eva juga menyinggung rencana pembangunan embung yang sebelumnya telah dibahas bersama Pemerintah Provinsi Lampung, namun hingga kini rencana tersebut masih menunggu keputusan dari pihak terkait.
Selain itu, ia menjelaskan pemerintah kota juga terus berupaya menangani persoalan sampah yang kerap disebut sebagai salah satu penyebab banjir.
Eva berharap seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung dapat bekerja sama dalam menangani persoalan banjir agar tidak saling menyalahkan. (dbs).
