Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi penanganan sungai di wilayah Kota Bandarlampung dan sekitarnya di Ruang Sakai Sambayan, Senin (9/3).
Rakor sebagai langkah cepat Pemprov Lampung dalam merespons banjir besar Jumat (6/3) yang merenggut dua nyawa warga Bandarlampung itu dipimpin Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan.
Rapat dihadiri Anggota DPR RI dari Dapil Lampung Mukhlis basri, Walikota Bandarlampung Eva Dwiana, Anggota DPRD Lampung Lesty Putri Utami, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kepala Bappeda, Kepala BPBD, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, serta dari BBWS dan perwakilan organisasi perangkat daerah dari Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.
Marindo Kurniawan menegaskan bahwa penanganan banjir di ibu kota Provinsi Lampung tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Masalah banjir di Bandar Lampung memerlukan kolaborasi yang kuat. Air berasal dari hulu yang melintasi batas administratif, sehingga sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemkot Bandarlampung, serta kabupaten tetangga seperti Lampung Selatan dan Pesawaran menjadi kunci,” ujar Marindo.
Marindo juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait persoalan sampah yang masih kerap menyumbat saluran drainase.“Faktor sampah yang menyumbat drainase masih menjadi kendala besar. Infrastruktur secanggih apa pun tidak akan maksimal jika masyarakat masih membuang sampah ke sungai,” ujarnya.
Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Lampung, Mukhlis Basri memberikan catatan terkait infrastruktur drainase dan aliran sungai di Bandarlampung.
Menurutnya, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap sistem aliran pembuangan air agar beban drainase di wilayah perkotaan dapat berkurang.
“Kita harus kaji kembali agar aliran air bisa langsung dibuang ke muara sungai atau laut yang jaraknya lebih dekat, sehingga beban drainase di tengah kota berkurang,” kata Mukhlis.
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan sejumlah langkah penanganan darurat pascabanjir.
“Kami terus melakukan perbaikan talud, pengerukan sungai, serta pendataan warga terdampak untuk penyaluran bantuan,” kata Eva.
Ia juga berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung agar sejumlah rencana teknis, seperti peninggian tanggul, dapat segera direalisasikan.
Kepala BBWS Mesuji Sekampung Roy Panagom Pardede memaparkan sejumlah rencana strategis yang akan dilakukan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satunya melalui normalisasi sungai dan peninggian tanggul di sejumlah titik yang dinilai rawan.
Dalam rakor tersebut juga dibahas sejumlah langkah strategis penanganan banjir, di antaranya penyusunan masterplan banjir terintegrasi, pembangunan kolam retensi atau embung di wilayah hulu, normalisasi sungai, hingga penataan ruang di kawasan bantaran sungai.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya penambahan ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air.
Melalui koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap penanganan sungai dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan guna meminimalisir risiko banjir di masa mendatang. (dbs).
