Bandarlampung — Upaya pemerintah mendorong kesejahteraan desa penyangga di sekitar Taman Nasional Way Kambas mendapat sorotan luas. Program yang digagas seiring pembangunan pembatas kawasan dan skema pembiayaan baru dinilai sebagai terobosan untuk mengangkat ekonomi masyarakat yang selama puluhan tahun terdampak konflik satwa dan keterbatasan akses ekonomi.
Pemerintah menargetkan desa-desa penyangga dapat tumbuh lebih cepat melalui pengembangan komoditas, ekowisata, hingga skema pasar karbon sebagai sumber pendapatan baru daerah. Selain itu, proyek ini juga diharapkan membuka lapangan kerja serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konservasi.
Namun, kalangan akademisi mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada konsep. Guru Besar Ilmu Ekonomi Publik FEB Universitas Lampung, Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M., PIA, menilai rencana desa penyangga merupakan langkah progresif, tetapi perlu kejelasan implementasi.
“Rencana tersebut merupakan terobosan dan bentuk perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini terdampak. Namun konsep desa penyangga ini harus jelas, termasuk bentuk manfaat yang diterima dan bagaimana partisipasi masyarakat di dalamnya,” ujarnya, Sabtu (27/3/2026).
Ia juga menyoroti skema pasar karbon yang mulai diwacanakan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, potensi tersebut memang menjanjikan, tetapi realisasinya tidak sederhana.
“Skema pasar karbon memang baik karena PAD Kabupaten Lampung Timur berpotensi meningkat signifikan. Namun wacana ini jangan hanya sebatas konsep, perlu direalisasikan. Prosesnya masih panjang—pasar mana yang dituju, siapa pembelinya, bagaimana perhitungannya, hingga berapa luas lahan yang harus dikorbankan untuk tidak digarap,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mempertanyakan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan pengorbanan masyarakat.
“Perlu dihitung secara jelas berapa PAD yang akan diperoleh, apakah sebanding dengan lahan yang tidak lagi bisa digarap masyarakat,” tambahnya.
Diketahui, pemerintah tengah menyiapkan berbagai skema pembiayaan inovatif, termasuk kredit karbon dan kemitraan dengan sektor swasta, guna mendukung konservasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.
Program ini diharapkan menjadi model nasional pengelolaan kawasan konservasi berbasis ekonomi berkelanjutan. Namun, kejelasan konsep, transparansi perhitungan, serta keterlibatan masyarakat dinilai menjadi kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga desa penyangga. (*).
