Bandarlampung — Penguatan desa penyangga di sekitar Taman Nasional Way Kambas kini mulai diarahkan tidak hanya sebagai program sosial, tetapi juga strategi pembangunan ekonomi berbasis lingkungan atau green economy. Sejumlah potensi seperti ekowisata, jasa lingkungan hingga UMKM berbasis konservasi dinilai dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi masyarakat.
Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus Ketua ISEI Cabang Lampung, Dr. Usep Syaipudin, menyebut kawasan ini memiliki peluang besar jika dikelola dengan pendekatan terpadu.
“Penguatan desa penyangga di sekitar Taman Nasional Way Kambas bukan sekadar program sosial, tapi bisa menjadi strategi pembangunan ekonomi berbasis ekologi. Potensinya besar, mulai dari ekowisata seperti wisata gajah, bird watching, jungle tracking, ekonomi jasa lingkungan melalui skema carbon credit, hingga UMKM berbasis konservasi,” ujarnya, Sabtu (27/4/2026).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa peluang tersebut tidak otomatis mudah diwujudkan. Menurutnya, skema pasar karbon yang kerap diwacanakan tetap membutuhkan kesiapan matang.
“Realistis, tapi tidak otomatis mudah. Skema pasar karbon punya potensi kuat, namun keberhasilannya sangat tergantung pada desain kelembagaan, insentif ekonomi, dan kesiapan teknis,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan bukan sekadar besaran potensi karbon, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kuncinya ada pada berapa yang benar-benar sampai ke masyarakat, bukan sekadar potensi total karbonnya. Ini perlu kajian dan perhitungan mendalam untuk mengetahui manfaat ekonominya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Usep menilai skema pasar karbon tidak bisa berdiri sendiri dalam menyelesaikan persoalan konflik manusia dan gajah di kawasan tersebut.
“Pasar karbon tidak secara langsung menurunkan konflik manusia–gajah, tetapi bisa menjadi bagian solusi jangka panjang jika dikombinasikan dengan intervensi lain. Ketika masyarakat menerima manfaat ekonomi dan sosial, mereka tidak perlu lagi mencari penghidupan yang berpotensi mengganggu habitat,” katanya.
Ia juga mengingatkan adanya berbagai risiko jika program tidak dirancang dengan baik, mulai dari ekonomi, sosial hingga kelembagaan.
“Beberapa proyek pasar karbon gagal justru di level desa. Risikonya bisa muncul ketidakpercayaan masyarakat, kecemburuan sosial karena manfaat tidak merata, hingga persoalan siapa sebenarnya pemilik karbon,” ungkapnya.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan distribusi manfaat yang adil.
“Pemerintah daerah harus menjadi penentu arah program. Tanpa intervensi yang tepat, manfaat bisa terkonsentrasi pada segelintir orang. Dengan desain yang benar, nilai ekonomi bisa tersebar ke warga desa penyangga,” ujarnya.
Terkait pembangunan pagar pembatas sepanjang 138 kilometer, ia menilai langkah tersebut efektif secara teknis, tetapi belum tentu efisien jika berdiri sendiri.
“Pagar 138 kilometer efektif menahan konflik langsung, tetapi belum tentu paling efisien secara ekonomi. Solusi berbasis komunitas lebih murah dan adaptif, tapi tetap perlu dukungan infrastruktur. Jadi harus kombinasi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh desain kebijakan yang tepat, terutama dalam memastikan manfaat langsung ke masyarakat.
“Kuncinya adalah desain yang mengikat antara insentif, perlindungan pendapatan, dan akses pasar. Pastikan uang benar-benar masuk ke rumah tangga, lindungi pendapatan petani dari risiko, jadikan karbon sebagai bonus, bukan sumber utama, serta bentuk kelembagaan ekonomi desa yang kuat,” pungkasnya.
Program desa penyangga Way Kambas diharapkan menjadi model integrasi antara konservasi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun, seperti diingatkan para akademisi, keberhasilan program sangat bergantung pada implementasi nyata, bukan sekadar konsep di atas kertas. (*).
