Oleh Helmi Fauzi
Kasus yang menimpa Uya Kuya—yang melaporkan dugaan hoaks terkait tudingan memiliki 750 dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG)—bukan sekadar persoalan personal tentang reputasi yang tercemar. Peristiwa ini menjadi gejala yang menunjukkan rapuhnya ekosistem informasi publik saat ini.
Ketika sebuah klaim yang tampak tidak masuk akal justru beredar luas dan dipercaya, kita patut bertanya: apa yang sebenarnya terjadi dengan cara kita menerima, memproses, dan menyebarkan informasi?
Terlepas dari benar atau tidaknya tudingan tersebut—yang telah dibantah Uya Kuya dan disebut sebagai hasil manipulasi—situasi ini tetap memprihatinkan. Persoalan utamanya bukan hanya pada isi informasi, melainkan pada mekanisme penyebaran dan penerimaannya di tengah masyarakat. Hoaks tidak lagi menjadi anomali, melainkan telah menjadi bagian dari arus utama komunikasi digital.
Program MBG sendiri, sebagai kebijakan publik yang menyangkut kepentingan luas, memiliki daya tarik tinggi dalam ruang diskursus. Ia menyentuh aspek kesejahteraan, anggaran negara, serta distribusi sumber daya. Dalam konteks ini, ruang publik seharusnya diisi oleh perdebatan berbasis data dan argumentasi rasional. Namun yang terjadi justru sebaliknya: program ini kerap menjadi pintu masuk bagi narasi yang tidak terverifikasi, bahkan cenderung manipulatif.
Dalam berbagai kasus yang beredar di ruang digital, tudingan terkait MBG umumnya memiliki pola serupa. Pertama, penggunaan angka besar tanpa sumber yang jelas. Klaim tentang kepemilikan ratusan dapur oleh individu tertentu, misalnya, sulit diverifikasi dan cenderung dirancang untuk memancing reaksi emosional. Kedua, manipulasi konten, baik berupa potongan video, tangkapan layar, maupun narasi yang dipelintir dari konteks aslinya. Ketiga, distribusi melalui akun anonim atau semi-anonim yang minim akuntabilitas.
Fenomena ini menunjukkan bahwa hoaks tidak lagi diproduksi secara sembarangan. Ia dirancang dengan strategi tertentu: memanfaatkan kelemahan kognitif publik, memainkan emosi, serta memaksimalkan kecepatan distribusi media sosial. Dalam banyak kasus, kebenaran justru tertinggal, karena klarifikasi membutuhkan waktu, sementara hoaks menyebar dalam hitungan detik.
Motif di balik penyebaran hoaks pun beragam. Dendam pribadi bisa menjadi pemicu, terutama dalam relasi sosial yang tidak sehat. Persaingan bisnis juga tidak dapat diabaikan, mengingat program seperti MBG membuka peluang ekonomi yang besar. Dalam konteks politik, hoaks bahkan dapat digunakan sebagai instrumen untuk membangun persepsi atau menjatuhkan pihak tertentu. Selain itu, ada pula motif yang tampak sepele namun tetap berbahaya: sekadar mencari perhatian atau menciptakan sensasi.
Apa pun motifnya, dampaknya tetap serius. Individu yang menjadi sasaran dapat mengalami kerugian reputasi, tekanan psikologis, hingga konsekuensi sosial dan ekonomi. Secara lebih luas, hoaks merusak kepercayaan publik terhadap informasi itu sendiri. Ketika masyarakat terus-menerus disuguhi informasi yang tidak jelas kebenarannya, kemampuan untuk membedakan fakta dan fiksi pun melemah.
Inilah persoalan mendasar yang kita hadapi: krisis literasi informasi. Masyarakat tidak hanya dibanjiri informasi, tetapi juga dihadapkan pada kompleksitas dalam menilai validitasnya. Dalam situasi seperti ini, banyak orang cenderung mengambil jalan pintas—mempercayai informasi yang sesuai dengan prasangka atau yang disajikan secara menarik.
Akibatnya, batas antara kebenaran dan kebohongan menjadi kabur. Fakta mudah dipelintir, sementara opini dapat disamarkan sebagai data. Bahkan, kebohongan yang terus diulang berpotensi memperoleh legitimasi sosial.
Pertanyaan berikutnya: apakah penyebaran hoaks seperti ini sudah ditindak secara tegas?
Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum untuk menangani penyebaran informasi palsu, termasuk melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, efektivitas penegakan hukum masih menjadi tantangan. Tidak semua kasus ditangani secara konsisten, dan dalam beberapa situasi, penegakan hukum terkesan selektif.
Lebih dari itu, pendekatan hukum saja tidak cukup. Hoaks adalah fenomena sosial yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui kriminalisasi. Dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi publik dan penguatan literasi digital.
Edukasi menjadi kunci untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap hoaks. Masyarakat perlu dibekali kemampuan memverifikasi informasi, memahami konteks, serta mengenali pola manipulasi. Ini bukan sekadar keterampilan teknis, tetapi juga sikap kritis yang harus dibangun secara berkelanjutan.
Selain itu, penting menanamkan kesadaran etis dalam penggunaan media digital. Menyebarkan informasi bukanlah tindakan netral—ia memiliki konsekuensi, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks ini, tanggung jawab tidak hanya berada pada pembuat hoaks, tetapi juga pada mereka yang ikut menyebarkannya.
Kasus Uya Kuya seharusnya menjadi refleksi bersama. Ia menunjukkan bahwa siapa pun dapat menjadi korban, dan bahwa ruang publik kita masih rentan terhadap distorsi informasi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kepercayaan publik akan semakin tergerus, dan ruang diskursus dipenuhi kebisingan yang tidak produktif.
Pada akhirnya, tantangan terbesar kita bukan hanya menghentikan penyebaran hoaks, tetapi juga membangun kembali fondasi kepercayaan dalam masyarakat. Hal ini membutuhkan kerja bersama—pemerintah, media, institusi pendidikan, hingga masyarakat itu sendiri.
Tanpa upaya serius dan berkelanjutan, hoaks akan terus menemukan bentuk dan jalannya. Dalam situasi seperti itu, pertanyaan “memfitnah via MBG?” tidak lagi sekadar ironi, melainkan kenyataan yang terus berulang.
—
Helmi Fauzi, praktisi pemberdayaan masyarakat, alumnus Sosiologi FISIP Universitas Lampung.
