Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan arah pembangunan ekonomi ke depan harus bertumpu pada desa sebagai pusat pertumbuhan baru di Provinsi Lampung. Ia menilai penguatan kesejahteraan petani dan ekonomi desa menjadi kunci utama kemajuan daerah secara berkelanjutan.
“Ekonomi kita tumbuh, dan pertumbuhan itu ada di desa. Karena itu seluruh kebijakan harus diarahkan untuk memperkuat desa,” ujar Gubernur saat menghadiri pelantikan DPD Apdesi Merah Putih Lampung periode 2026–2031 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5).
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyerahkan bantuan Rp10 juta per desa kepada 2.446 desa di Lampung sebagai dukungan nyata pembangunan berbasis desa.
Ia mengungkapkan selama ini struktur ekonomi Lampung belum sepenuhnya berpihak pada desa, meski 70 persen penduduk tinggal di wilayah tersebut. Akibatnya, perputaran ekonomi lebih banyak terkonsentrasi di perkotaan.
“Ini dampak sistem lama yang membuat petani hanya mendapat bagian kecil dari rantai nilai ekonomi,” tegasnya.
Gubernur menyebut kondisi tersebut berdampak pada fluktuasi harga komoditas seperti padi, jagung, dan singkong yang kerap merugikan petani.
Ia juga menyoroti dampaknya terhadap rendahnya pendapatan masyarakat desa hingga posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang masih berada di peringkat 26 nasional.
Namun demikian, ia mengklaim mulai ada perbaikan seiring kebijakan nasional yang lebih berpihak ke desa. Indikatornya terlihat dari peningkatan pajak kendaraan, pajak bumi bangunan, hingga kenaikan pembelian kendaraan hampir 20 persen dalam tiga bulan terakhir.
Selain itu, jumlah pendaftar perguruan tinggi dari desa juga meningkat sekitar 20 persen.
Untuk memperkuat ekonomi desa, Pemprov Lampung akan mendorong hilirisasi produk pertanian agar nilai tambah tidak keluar dari desa. Salah satunya melalui program pupuk organik cair (POC) gratis yang disalurkan ke seluruh desa.
Setiap unit POC disebut mampu melayani hingga 400 hektare lahan pertanian dalam program “Desaku Maju”.
Pemprov juga menargetkan distribusi 500 unit alat pengering (dryer) hingga 2028 guna meningkatkan kualitas hasil panen seperti padi dan jagung.
Dengan fasilitas tersebut, desa diharapkan mampu mengembangkan industri turunan seperti pakan ternak berbasis jagung dan singkong.
Gubernur juga menekankan pentingnya peran kepala desa sebagai ujung tombak pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Ketua Umum DPP Asep Anwar Sadat menyatakan Apdesi akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan desa hingga tingkat bawah.
Sementara Ketua DPD Apdesi Merah Putih Lampung Lekat Dulah Adi Putra menegaskan komitmen organisasi untuk mendukung penuh program pemerintah serta memperkuat sinergi lintas pemerintahan.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemprov Lampung berharap desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan subjek utama penggerak ekonomi daerah. (dbs).
