Pengamat Ingatkan Risiko Pertumbuhan Tak Merata, Dorong Perbandingan Data Kemiskinan dan Gini Ratio
BANDARLAMPUNG — Lonjakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang dilaporkan melesat dalam rilis terbaru pemerintah daerah menuai perhatian kalangan pengamat kebijakan publik. Salah satunya datang dari Endro S. Yahman, pengamat kebijakan publik sekaligus mantan anggota DPR RI, yang menilai angka pertumbuhan ekonomi perlu dibaca lebih kritis dan komprehensif agar tidak menyesatkan publik.
Endro menegaskan, tingginya angka pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak selalu mencerminkan kondisi riil kesejahteraan masyarakat di lapangan.
“Ini menarik, data pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah yang melesat itu akan jauh lebih kuat maknanya jika jurnalis mau mengulas lebih dalam atau menyandingkannya dengan ulasan akademisi maupun ekonom. Itu sangat penting untuk edukasi publik,” ujar Endro S. Yahman, Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan, dalam konsep PDRB, pertumbuhan bisa terdorong oleh sektor besar seperti migas, perkebunan skala besar, atau industri korporasi, yang kontribusinya signifikan terhadap angka statistik. Namun di sisi lain, sektor usaha kecil dan menengah belum tentu ikut tumbuh secara merata.
“Bisa saja ekonomi tumbuh tinggi, tapi kemiskinan juga masih tinggi. Karena rumus pertumbuhan ekonomi dari PDRB itu mencakup aktivitas perusahaan besar. Sementara usaha kecil belum tentu tumbuh. Artinya pertumbuhan itu tidak merata dan belum tentu dinikmati masyarakat luas,” tegasnya.
Endro juga menyoroti pentingnya penyandingan data pertumbuhan ekonomi dengan indikator lain seperti tingkat kemiskinan, ketimpangan (gini ratio), serta inflasi daerah. Tanpa itu, menurutnya, publik berpotensi hanya menerima gambaran parsial dari kondisi ekonomi sesungguhnya.
“Ulasan yang ada sering belum menyandingkan dengan data kemiskinan atau gini ratio. Bahkan sektor pariwisata pun kadang disebut, tapi tanpa angka yang jelas. Ini membuat analisis jadi kurang utuh,” katanya.
Ia mencontohkan sejumlah daerah lain seperti Riau yang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi karena ditopang sumber daya alam seperti migas dan perkebunan besar, namun masih menghadapi persoalan ketimpangan dan kantong-kantong kemiskinan.
“Pertumbuhan tinggi itu tidak otomatis mencerminkan kesejahteraan merata. Dalam ekonomi pembangunan, ada banyak pendekatan menghitung PDRB, bisa dari produksi, pengeluaran, maupun pendapatan. Hasilnya pun bisa berbeda,” jelasnya.
Lebih jauh, Endro mengingatkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi kadang tidak sejalan dengan realitas sosial yang dirasakan masyarakat, seperti daya beli yang menurun, harga kebutuhan pokok yang naik, atau usaha kecil yang melemah.
“Kadangkala pertumbuhan ekonomi tidak mewakili kondisi yang dirasakan masyarakat. Hidup masih susah, UKM melemah, pendapatan stagnan tapi daya beli turun karena inflasi. Ini realitas sosial yang harus ikut dibaca,” ujarnya.
Ia pun mendorong agar pemberitaan ekonomi tidak hanya bersifat angka-angka statistik, tetapi juga disertai analisis kritis dan perspektif akademis agar publik mendapatkan gambaran yang lebih utuh.
“Kalau bisa, ulasan itu digabung dengan opini jurnalis dan pendapat akademisi. Bahkan kalau terjadi perbedaan pandangan yang tajam, itu justru baik. Di situlah terjadi ‘pertengkaran pikiran’ yang sehat dan mengedukasi publik,” pungkas Endro.
Sebelumnya, pemerintah daerah mencatat pertumbuhan ekonomi Lampung mengalami tren peningkatan signifikan dalam laporan terbaru, yang dinilai sebagai sinyal positif pemulihan dan akselerasi ekonomi daerah. Namun demikian, sejumlah pihak mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam membaca angka pertumbuhan agar tidak terjadi kesenjangan persepsi dengan kondisi masyarakat di akar rumput. (*)
