Sekber Dorong Infrastruktur, Ekonomi Desa dan Evaluasi Ketat Program MBG
Bandarlampung — Kalangan media siber di Lampung mendorong Pemerintah Provinsi Lampung melakukan langkah cepat dan tidak biasa (out of the box) untuk memperkuat ekonomi rakyat, memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Sarasehan bertema “Lampung Mau Dibawa ke Mana?” yang digelar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Lampung di Hotel Radisson Bandar Lampung, Senin (11/5/2026).
Ketua Jaringan Media Siber Indonesia Lampung Novriwan menegaskan pembangunan Lampung harus diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat akar rumput dengan menghadirkan kebijakan yang mampu menciptakan nilai tambah langsung bagi masyarakat desa.
“Pemprov Lampung perlu melakukan langkah yang tidak biasa atau out of the box untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah. Salah satunya dengan menghidupkan industri rumahan yang memiliki nilai tambah ekonomis sehingga perputaran uang benar-benar terjadi di desa,” ujar Novriwan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tetap menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat, khususnya di sektor pertanian dan distribusi hasil produksi desa.
“Kami mendukung upaya Pemprov Lampung memperkuat infrastruktur karena itu menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memangkas biaya distribusi dan membuka akses ekonomi yang lebih luas,” katanya.
Novriwan juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya harus berjalan sesuai standar operasional prosedur dan petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Pelaksanaan MBG harus benar-benar mengikuti SOP dan juknis yang sudah ditetapkan. Kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, lebih baik dapurnya disuspend sementara agar tidak terjadi kasus keracunan dan persoalan lainnya,” tegasnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Kepala Dinas Kominfotik Lampung Ganjar Jationo menegaskan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan telah diselaraskan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Ganjar menyebut sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Lampung melalui strategi hilirisasi komoditas unggulan daerah.
“Lampung tidak memiliki tambang besar, sehingga kekuatan kita ada pada pertanian dan industri pengolahannya. Karena itu, hilirisasi menjadi strategi utama agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi Lampung saat ini mencapai 5,58 persen atau termasuk tertinggi di Sumatera setelah Riau. Tingkat kemiskinan juga disebut telah berada di bawah dua digit, yakni sekitar 9,66 persen.
Pemprov Lampung, lanjut Ganjar, telah menyiapkan tujuh program prioritas daerah, mulai dari penguatan MBG, pengembangan energi terbarukan, ekonomi desa, pemerataan pendidikan, hingga peningkatan kemantapan jalan.
Dalam forum yang sama, Kepala Bapenda Lampung sekaligus Kepala Satgas MBG Provinsi Lampung Saipul mengungkapkan Lampung kini menjadi daerah dengan capaian pembentukan dapur MBG tertinggi secara nasional dengan lebih dari 1.150 dapur aktif dan penerima manfaat mencapai 2,3 juta orang.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan di lapangan, termasuk standar higiene sanitasi dan distribusi makanan yang belum sepenuhnya sesuai prosedur.
Sarasehan tersebut turut dihadiri unsur TNI, Polri, akademisi, tokoh adat, mahasiswa, dan aktivis masyarakat sipil yang membahas berbagai tantangan pembangunan Lampung, mulai dari ekonomi desa, keamanan, hilirisasi pertanian, hingga pengawasan program pemerintah daerah. (*).
