Komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi digital tata kelola keuangan daerah kembali mendapat pengakuan nasional. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni menerima penghargaan bergengsi Digital Innovation Award 2026 dari iNews Media Group di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan inovasi Agus Fatoni dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi.
Salah satu inovasi utama yang menjadi perhatian nasional adalah pengembangan dan penguatan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini dinilai berhasil mendukung kebijakan Satu Data Indonesia sekaligus memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di berbagai daerah.
“Dengan SIPD semua data mengalir dan menjadi satu kesatuan, sehingga memudahkan dalam pemanfaatan data, melakukan analisa, kajian dan mengambil kebijakan,” ujar Fatoni.
Menurutnya, kehadiran SIPD juga membuat pemerintah daerah tidak lagi perlu membangun banyak aplikasi secara terpisah karena seluruh sistem telah terintegrasi dalam satu platform nasional.
Tak hanya SIPD, Ditjen Bina Keuangan Daerah juga terus mempercepat digitalisasi layanan melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah (ETPD), penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), digitalisasi pajak dan retribusi daerah, pengembangan e-BUMD, e-BLUD, e-BMD, hingga penerapan e-Evaluasi APBD.
Fatoni menegaskan, transformasi digital kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Transformasi digital bukan hanya kebutuhan, tetapi menjadi langkah strategis untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Penghargaan tersebut sekaligus menjadi penegas bahwa langkah digitalisasi pemerintahan daerah yang dijalankan Kemendagri terus berada di jalur yang tepat dalam mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. (dbs).
