BANDAR LAMPUNG – Langkah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung menyiapkan program bantuan sarana dan prasarana air bersih sebagai antisipasi kemarau ekstrem mendapat apresiasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD).
Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji, S.Sos., S.H., M.H., menilai program yang digagas BPBD di bawah kepemimpinan Rudy Syawal Sugiarto merupakan bentuk mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat akibat fenomena El Nino.
“Langkah cepat BPBD melalui program bantuan sarana dan prasarana air bersih patut diapresiasi. Ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,” ujar Seno Aji, Kamis (16/7).
Menurutnya, program tersebut tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat yang berpotensi terdampak kekeringan, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia menyebut seluruh tahapan pengadaan telah dilakukan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP hingga proses pemilihan penyedia menggunakan mekanisme e-purchasing.
Selain bantuan air bersih, KAMPUD juga mendukung langkah BPBD memperkuat mitigasi melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas kebencanaan dalam Program Desa Tangguh Bencana (Destagana).
“Sinergi pemerintah, akademisi, komunitas, dan masyarakat menjadi modal penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan desa menghadapi berbagai ancaman bencana, termasuk kemarau ekstrem,” katanya.
Sementara itu, Humas BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, sebelumnya menjelaskan bahwa distribusi bantuan sarana dan prasarana air bersih telah dipetakan ke sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Pelaksanaan program melibatkan penyedia di masing-masing wilayah agar penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran.
BPBD menegaskan fokus utama pemerintah adalah memastikan masyarakat di daerah rawan kekeringan tetap memperoleh akses air bersih selama musim kemarau, sehingga dampak fenomena El Nino terhadap kehidupan masyarakat di Provinsi Lampung dapat diminimalkan. (*).
