Pelaku Wisata: Jangan Sekadar Seremoni, Harus Berdampak ke Ekonomi
BANDAR LAMPUNG — Festival Krakatau 2026 kembali menjadi sorotan. Di tengah semangat pemerintah mengandalkan kolaborasi lintas sektor untuk menggelar festival, pelaku industri pariwisata Lampung justru mempertanyakan sejauh mana kegiatan tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap kunjungan wisatawan dan perekonomian daerah.
Salah satu kritik datang dari pelaku usaha pariwisata yang juga tergabung dalam APINDO Lampung, Adi Adiyatama. Ia menilai promosi Festival Krakatau belum cukup kuat untuk mendorong wisatawan datang dan menggunakan jasa hotel, travel agent maupun pelaku usaha wisata lainnya.
“Dampaknya belum terasa sampai sekarang. Belum ada reservasi atau booking karena akan menghadiri Festival Krakatau. Hotel pun belum ada reservasinya,” ujar Adi dalam diskusi dengan sejumlah pelaku pariwisata, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, pelaku usaha tidak apriori terhadap penyelenggaraan Festival Krakatau. Namun, agenda tahunan tersebut harus mampu memberikan nilai tambah secara langsung bagi industri pariwisata.
“Kami tidak apriori tentang penyelenggaraan Festival Krakatau. Tapi masukan kami, setidaknya dampak dari kegiatan ini memberikan nilai tambah bagi pelaku wisata,” katanya.
Adi menilai promosi Festival Krakatau belum dilakukan secara intensif seperti festival berskala nasional. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha harus melakukan promosi secara mandiri untuk mendatangkan wisatawan.
“Wisatawan hadir karena kami promosi sendiri. Besok kami menjadi seller di Bandung Travel Fair yang pesertanya para traveler luar negeri. Kami biaya sendiri, promosi sendiri, lalu nanti ketika mereka datang diklaim karena Festival Krakatau?” kritiknya.
Ia bahkan mempertanyakan daya tarik festival tersebut bagi wisatawan jika tidak diikuti paket wisata dan promosi yang kuat.
“Semenarik apakah kegiatan Festival Krakatau bagi wisatawan?” ujarnya.
Destinasi Krakatau Dinilai Punya Potensi Besar
Adi juga menyoroti pengembangan destinasi di sekitar kawasan Krakatau, termasuk Pulau Sebesi, Sebuku dan Pulau Umang. Menurutnya, Lampung memiliki modal wisata yang sangat kuat, tetapi belum ditopang fasilitas dan pengelolaan yang memadai.
Dalam diskusi tersebut, pelaku wisata menilai Pulau Sebesi memiliki potensi besar, mulai dari wisata Krakatau, kehidupan masyarakat lokal hingga peluang melihat penyu di sekitar dermaga.
“Padahal di dermaga Sebesi wisatawan bisa melihat penyu raksasa,” kata Adi.
Pelaku wisata lainnya menilai Pulau Sebesi memiliki kemiripan dengan Banda Neira dari sisi kekuatan cerita dan pengalaman wisata. Namun, potensi tersebut belum maksimal karena keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia dan kesadaran wisata masyarakat.
“Storytelling-nya kena banget. Krakatau punya cerita luar biasa. Mana ada di planet bumi ini gunung beranak-pinak di tengah laut,” ujar salah satu peserta diskusi.
Namun, persoalan fasilitas menjadi keluhan utama. Wisatawan disebut masih menghadapi keterbatasan tempat menginap, sanitasi, makanan dan kenyamanan.
“Tidurnya sekamar 12 orang, pakai kipas angin. Mau wisata malah tipes. Makannya pakai piring plastik,” kata peserta diskusi lainnya.
Kondisi tersebut dinilai berisiko membuat wisatawan kapok kembali berkunjung.
Jangan Hanya Membangun Event
Pelaku wisata meminta pemerintah tidak berhenti pada penyelenggaraan event, tetapi membangun ekosistem pariwisata secara berkelanjutan.
Salah satu usulan yang mengemuka adalah membenahi fasilitas penginapan di Pulau Sebesi. Bahkan, fasilitas sederhana yang layak seperti cottage di Pahawang dinilai sudah cukup menjadi langkah awal.
“Ngapain festival-festivalan. Benahi saja fasilitas yang layak. Buat cottage di sana yang layak. Minimal seperti di Pahawang, tidak usah muluk-muluk,” ujar peserta diskusi.
Selain fasilitas, penguatan sumber daya manusia juga dianggap penting. Pelaku wisata mendorong masyarakat sekitar dilatih menjadi pemandu wisata atau darwis agar mampu memberikan pengalaman wisata yang lebih baik kepada pengunjung.
Potensi ekonomi yang bisa digarap pun dinilai cukup besar, mulai dari pajak hotel dan penginapan, asuransi, retribusi hingga perizinan dan kontribusi lainnya.
“Kalau dikelola menjadi PAD yang besar, tentu kami setuju,” kata Adi.
Festival Harus Naik Kelas
Adi menegaskan, masukan dari pelaku industri pariwisata seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah, bukan dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap Festival Krakatau.
“Masukan kami para pelaku wisata ke pariwisata dianggap tidak ada artinya, dianggap angin lalu. Festivalnya sudah disusun sebelumnya, kemudian kami disuruh diam, kasih diskon, voucher dan tiket gratis,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah dan pelaku usaha semestinya duduk bersama sejak awal dalam merancang festival, termasuk menentukan target pasar, paket wisata, promosi, transportasi, akomodasi serta aktivitas yang benar-benar menarik wisatawan.
Ia juga menilai penyelenggaraan festival yang mengambil nama Krakatau perlu memiliki keterkaitan kuat dengan destinasi Krakatau itu sendiri.
“Krakatau jadi ikon, tapi Festival Krakatau ada di Saburai. Tidak nyambung,” kritiknya.
Meski demikian, diskusi tersebut tidak diarahkan sebagai bentuk antipati. Para pelaku wisata justru membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah maupun sesama pelaku industri.
Sejumlah operator wisata dari Jabodetabek dan Banten bahkan menyatakan kesiapan membangun kerja sama dengan pelaku pariwisata Lampung untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.
“Kami yang dari luar Lampung ingin lebih support untuk inbound wisatawan ke Lampung,” ujar salah satu pelaku wisata.
Bagi pelaku industri, Festival Krakatau 2026 seharusnya menjadi momentum untuk naik kelas: bukan sekadar acara tahunan, tetapi mesin promosi destinasi, penggerak ekonomi lokal, dan pintu masuk wisatawan ke Lampung. (*)
