Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa capaian pembangunan yang dirangkum dalam Kaleidoskop Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 bukanlah keberhasilan personal pimpinan daerah, melainkan buah dari kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung bersama para pemangku kepentingan.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat Diskusi Kaleidoskop Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 di Mahan Agung, Bandar Lampung, Minggu (28/12/2025). Forum ini menjadi ruang refleksi atas capaian pembangunan sepanjang 2025 sekaligus penegasan arah kebijakan pembangunan Lampung ke depan.
“Tahun 2025 adalah fase penting untuk meletakkan pondasi. Ini bukan hanya capaian Gubernur dan Wakil Gubernur, tetapi capaian Pemerintah Daerah Provinsi Lampung secara keseluruhan. Ada kerja keras OPD, aparatur, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegas Rahmat Mirzani Djausal.
Diskusi yang melibatkan pimpinan media dan organisasi pers tersebut diawali dengan penayangan video rangkuman program dan capaian pembangunan sejak Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dilantik pada Februari 2025. Tayangan tersebut menampilkan berbagai agenda prioritas, kinerja pemerintahan, serta progres pembangunan di sektor-sektor strategis.
Gubernur menekankan bahwa sepanjang 2025, Pemprov Lampung memfokuskan diri pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kinerja aparatur, serta perbaikan kualitas pelayanan publik sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
“Produktivitas daerah akan terus ditingkatkan dan layanan publik terus diperbaiki, agar pembangunan ke depan lebih cepat, tepat sasaran, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti potensi besar Lampung sebagai salah satu lumbung pangan dan daerah unggulan nasional di sektor pertanian. Namun, ia mengakui perputaran ekonomi daerah belum optimal karena masih dominannya penjualan komoditas dalam bentuk bahan mentah.
“Lampung kuat di produksi, tapi nilai tambahnya belum sepenuhnya dinikmati daerah. Banyak hasil bumi dijual mentah sehingga perputaran uang justru terjadi di luar Lampung. Inilah yang akan kita benahi melalui kebijakan hilirisasi ekonomi,” katanya.
Diskusi kaleidoskop ini turut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Lampung.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, S.E., M.AP., menyampaikan bahwa diskusi kaleidoskop menjadi wadah refleksi dan dialog terbuka antara pemerintah dan media untuk memperkuat narasi pembangunan yang faktual, objektif, dan berimbang.
Forum ini juga diisi dengan pemaparan data pembangunan daerah, termasuk perkembangan sektor pertanian dan tren luas panen padi Provinsi Lampung periode 2023–2025 yang menjadi indikator penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah.
Melalui diskusi tersebut, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya membangun sinergi dengan media dalam mengawal pembangunan yang transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (DBS)
