Dukung Bupati–Wali Kota Dipilih DPRD, Gubernur Ditunjuk Presiden
Bandarlampung — Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung menyatakan sikap mendukung perubahan sistem pemilihan kepala daerah. KPKAD menilai Pilkada langsung lebih banyak menimbulkan kerugian bagi negara dan daerah, serta membuka ruang suburnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Koordinator Presidium KPKAD Lampung, Gindha Ansori Wayka, menegaskan bahwa pemilihan Bupati dan Wali Kota sebaiknya dilakukan melalui DPRD, sementara jabatan Gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden.
“Yang jelas, kalau Pilkada langsung itu rugi bandar. Negara dan daerah menghabiskan biaya besar untuk perhelatan politik, tetapi setelah duduk di kekuasaan justru KKN menggurita,” kata Gindha, Minggu (4/1).
Menurutnya, Pilkada langsung secara konstitusional justru telah melegalkan pengkhianatan terhadap sistem demokrasi yang berlandaskan sila keempat Pancasila. Dampaknya, kepala daerah yang terpilih kerap terjerat persoalan hukum.
“Hasilnya bisa kita lihat, siapa pun yang duduk di kekuasaan akhirnya ‘dimakan sumpah’ dan terjerat hukum karena menghianati sumber dari segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional,” tegasnya.
Gindha menjelaskan, penunjukan Gubernur oleh Presiden sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan sistem tersebut, pemerintah pusat dinilai lebih mampu mengendalikan dan menyamaratakan pembangunan antarwilayah.
“Kalau Gubernur ditunjuk Presiden, maka seluruh Gubernur se-Indonesia adalah kader bangsa yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ini penting agar pembangunan nasional bisa lebih merata dan terkendali,” ujarnya.
Sementara itu, untuk tingkat kabupaten dan kota, KPKAD mengusulkan agar Bupati dan Wali Kota dipilih oleh DPRD setempat sebagai representasi rakyat di daerah.
Gindha menambahkan, sejak 2015 lalu KPKAD Lampung secara konsisten mendorong Indonesia kembali ke sistem lama atau merumuskan sistem demokrasi baru yang lebih ideal, efisien, dan berkeadilan.
“Kami ingin demokrasi yang sehat, tidak mahal, dan tidak melahirkan pemimpin yang sejak awal terbebani ongkos politik,” pungkasnya. (*)
