Sahdana: Protes Guru Wajar, Jangan Sampai Terulang dan Ancam Kesehatan Siswa
BANDARLAMPUNG — Video viral protes seorang guru PNS terkait dugaan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang busuk di SD Negeri 3 Sinangsari menuai perhatian serius DPRD Provinsi Lampung. Anggota DPRD Lampung dari Daerah Pemilihan Way Kanan–Lampung Utara, Sahdana, menilai protes tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan peserta didik.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan, reaksi guru sangat wajar karena makanan yang dibagikan tidak sesuai dengan standar gizi dan kelayakan konsumsi anak-anak.
“Ya wajar guru itu protes, karena tidak sesuai gizinya. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita,” tegas Sahdana, Senin (12/1/2026).
Menurut Sahdana, Program MBG sejatinya bertujuan meningkatkan asupan gizi siswa, bukan justru menimbulkan kekhawatiran di lingkungan sekolah. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah dan pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap penyedia makanan dan pengawasan di lapangan.
“Saya mengharapkan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Program ini bagus, tapi pelaksanaannya harus benar-benar diawasi,” ujarnya.
Sahdana menilai, DPRD Lampung perlu mendorong pemanggilan penyedia MBG dan dinas terkait guna meminta klarifikasi atas dugaan makanan tidak layak konsumsi tersebut. Ia juga menekankan pentingnya memastikan keamanan pangan sebelum makanan dibagikan kepada siswa.
“Jangan sampai program yang niatnya baik justru mengancam kesehatan anak-anak. Pengawasan harus diperketat,” katanya.
Selain itu, DPRD Lampung diminta ikut mengawal alur anggaran Program MBG, terlebih jika terdapat indikasi persoalan dalam pengelolaannya. Transparansi dan akuntabilitas, menurut Sahdana, menjadi kunci agar program berjalan sesuai tujuan.
“Anggaran harus jelas, kualitas harus terjamin, dan keselamatan siswa menjadi prioritas utama,” tandasnya.
Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial menggegerkan publik setelah memperlihatkan seorang ibu guru berstatus aparatur sipil negara (ASN/PNS) meluapkan kemarahan atas dugaan penyaluran makanan tidak layak konsumsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 3 Sinangsari, Lampung Utara.
Dalam video tersebut, guru yang mengenakan seragam PNS itu secara terbuka memprotes pihak Dapur MBG, yang disebutnya telah menghentikan operasional selama tiga minggu tanpa kompensasi, serta mengirimkan makanan yang diduga dalam kondisi busuk.
“Ini bukan binatang, ini anak sekolah! Kalau murid kami keracunan, siapa yang tanggung jawab?” ujar sang guru dalam video yang kini menyebar luas di berbagai platform media sosial.
Ia menyebutkan, makanan berupa tempe dan buah anggur yang diterima sekolah dalam kondisi tidak layak konsumsi. Bahkan, dalam rekaman lanjutan, guru tersebut memperlihatkan langsung makanan kepada murid-muridnya dan meminta mereka memberikan testimoni.
“Tempe kamu rasanya gimana, Nak?”
Murid-murid menjawab serentak, “Pahit!”
“Anggurnya?”
“Busuk!”
“Sayurnya?”
“Lendir!”
Guru tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak mengada-ada dan menyebut kejadian itu sebagai bentuk penghinaan terhadap dunia pendidikan. Ia juga menyoroti penggunaan anggaran negara dalam program MBG.
“Dana anggaran ini dari pemerintah, dari Bapak Presiden Prabowo. Jangan dikira saya tidak bisa sampai ke beliau. Ini saya lanjutkan,” tegasnya.
Dalam video lanjutan, guru tersebut bahkan secara terbuka meminta bantuan kepada seseorang yang disebutnya sebagai pendamping Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) untuk menyampaikan persoalan ini langsung kepada Presiden RI.
“Inilah buktinya. Tiga minggu mereka tidak operasional. Katanya anggaran dari pusat tidak turun. Tolong dikonfirmasi dan sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pengelola Dapur MBG maupun instansi terkait mengenai dugaan tersebut. Publik kini menanti langkah cepat pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan penelusuran, audit, dan evaluasi demi memastikan keamanan serta kualitas program makan bergizi bagi peserta didik.
Kasus dugaan makanan MBG busuk ini menjadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan agar tidak lengah dalam menjalankan program strategis nasional di daerah. DPRD Lampung pun diharapkan mengambil langkah konkret agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. (*).
