Bandarlampung — Wacana mendorong pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) agar masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) kembali menguat. Kalangan akademisi menilai JSS bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat interkoneksi ekonomi nasional antara Pulau Jawa dan Sumatra.
Guru Besar Kebijakan Publik dan Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Prof. Dr. Syarief Makhya, menegaskan bahwa secara konsep pembangunan, JSS memiliki nilai strategis yang sangat tinggi karena menghubungkan dua pulau dengan konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi terbesar di Indonesia.
“Jawa dan Sumatra menampung hampir 80 persen penduduk Indonesia. Dari perspektif manajemen pembangunan, JSS akan mempermudah negara dalam mengelola, mengembangkan, dan mendistribusikan pertumbuhan ekonomi di kedua pulau tersebut secara lebih efisien,” ujar Prof. Syarief, Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan JSS akan memangkas hambatan logistik, mempercepat arus barang dan manusia, serta membuka ruang investasi baru. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi di kedua pulau diproyeksikan meningkat signifikan.
“Bahkan, Sumatra berpotensi tumbuh lebih cepat dibanding Jawa karena selama ini terkendala akses logistik dan konektivitas. JSS bisa menjadi pemicu lonjakan investasi dan distribusi ekonomi yang lebih merata,” katanya.
Namun demikian, Prof. Syarief mengingatkan bahwa pembangunan JSS juga menyimpan risiko jika tidak dirancang secara adil dan komprehensif. Konsentrasi pembangunan yang terlalu berat di Jawa dan Sumatra dapat memperlebar ketimpangan antardaerah.
“Jika pembangunan hanya terpusat di dua pulau ini, maka ketimpangan akan makin tajam. Dalam jangka panjang, kondisi itu bisa memicu kecemburuan daerah lain, bahkan berpotensi mengganggu kohesi dan integrasi nasional,” tegasnya.
Karena itu, menurutnya, pembangunan JSS harus berjalan simultan dengan pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah sekitarnya dan di daerah lain. Tanpa dukungan jalan, pelabuhan, kawasan industri, dan sistem logistik yang memadai, JSS justru akan kehilangan fungsi strategisnya.
“Konsep interkoneksi tidak akan berjalan optimal jika infrastruktur pendukungnya tertinggal. JSS bukan proyek tunggal, tetapi bagian dari ekosistem pembangunan yang saling terhubung,” ujarnya.
Terkait pendanaan, Prof. Syarief menekankan bahwa JSS tidak dirancang membebani APBN karena skemanya berbasis investasi. Meski demikian, negara tetap harus hadir melalui regulasi, pengawasan, dan perencanaan yang matang.
“Karena dibiayai investor, pelaksanaannya harus melibatkan perguruan tinggi, para pakar, dan SDM Indonesia. Ini penting agar JSS menjadi sarana transfer teknologi dan pembelajaran nasional dalam membangun infrastruktur berteknologi tinggi,” pungkasnya.
Dorongan agar JSS masuk PSN sebelumnya juga disuarakan sejumlah tokoh dan legislator, dengan harapan proyek ini tidak hanya menjadi simbol megastruktur, tetapi benar-benar menjadi fondasi pemerataan dan kemandirian ekonomi nasional. (*).
