PRINGSEWU – Momentum Idul Fitri 1447 Hijriah dinilai tidak hanya menjadi perayaan kemenangan spiritual umat Islam setelah menjalankan ibadah Ramadan, tetapi juga harus dimaknai sebagai refleksi etika bagi para pemegang kekuasaan dalam menjalankan amanah publik.
Hal tersebut disampaikan Dr. Hasbullah, M.Pd.I, Dosen Universitas Muhammadiyah Pringsewu, yang menyoroti pentingnya nilai-nilai moral dalam kepemimpinan, khususnya melalui konsep yang ia sebut sebagai zakat jabatan dan puasa kekuasaan.
Menurutnya, gema takbir yang menggema saat Idul Fitri seharusnya tidak sekadar menjadi simbol seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi para pemimpin untuk melakukan introspeksi terhadap penggunaan kekuasaan.
“Gema takbir yang membubung ke angkasa seharusnya menjadi alarm bagi setiap pemegang amanah, bukan sekadar pelengkap seremoni tahunan. Ada dimensi spiritual-politik yang mengingatkan pentingnya membersihkan diri dari syahwat kekuasaan yang destruktif,” kata Hasbullah, Senin (16/3/2026).
Ia menjelaskan, bagi seorang pemimpin, Idul Fitri tidak akan bermakna kembali kepada kesucian tanpa keberanian melakukan zakat jabatan, yakni membersihkan kekuasaan dari kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Jika zakat mal berfungsi menyucikan harta, maka zakat jabatan adalah upaya membersihkan wewenang dari residu kepentingan pribadi dan kroni yang selama ini kerap mengokupasi ruang publik secara tidak sah,” ujarnya.
Hasbullah menilai salah satu persoalan serius dalam praktik politik adalah anggapan bahwa jabatan merupakan hak milik pribadi, bukan amanah publik yang harus dijalankan secara bertanggung jawab.
“Tanpa zakat jabatan berupa pembersihan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, perayaan Lebaran di lingkaran kekuasaan hanya menjadi kosmetik moral yang kehilangan ruh keadilan,” katanya.
Ia juga menyinggung fenomena yang ia sebut sebagai “obesitas kekuasaan”, yakni kondisi ketika mandat rakyat disalahgunakan untuk memperkuat kepentingan politik dan membangun dinasti kekuasaan.
Mengutip adagium Lord Acton, Hasbullah mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak disertai integritas berpotensi melahirkan penyimpangan.
“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan yang tidak ‘dizakati’ dengan integritas akan berubah menjadi beban sejarah,” ujarnya.
Selain zakat jabatan, ia juga menekankan pentingnya konsep puasa kekuasaan. Menurutnya, sebagaimana umat Islam menahan lapar dan dahaga selama Ramadan, pemimpin juga harus mampu menahan diri dari godaan perilaku otoriter.
“Puasa kekuasaan adalah kemampuan menahan diri dari godaan menggunakan instrumen negara untuk membungkam kritik atau memanipulasi hukum demi kepentingan politik,” katanya.
Hasbullah menambahkan, esensi puasa menurut pemikiran Nurcholish Madjid adalah pengendalian diri yang harus tercermin dalam kesalehan sosial, termasuk dalam praktik kepemimpinan.
Karena itu, ia mendorong penguatan transparansi sebagai langkah nyata membersihkan kekuasaan. Setiap kebijakan publik, kata dia, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Tanpa transparansi, kekuasaan hanya akan menjadi bunker bagi praktik-praktik gelap yang merugikan negara,” ujarnya.
Ia juga menilai Idul Fitri harus menjadi momentum rekonsiliasi yang tulus dalam kehidupan berbangsa, bukan sekadar kegiatan simbolik atau populis.
“Rekonsiliasi sejati adalah mengembalikan hak-hak sipil yang terampas dan memulihkan marwah konstitusi yang sempat terkoyak oleh ambisi kekuasaan,” kata dia.
Lebih jauh, Hasbullah mengingatkan bahwa jabatan bersifat sementara dan harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan.
“Kemenangan sejati seorang pemimpin bukan pada berapa lama ia bertahan di kursi kekuasaan, tetapi pada seberapa bersih ia meninggalkan jabatan tersebut,” ujarnya.
Ia berharap Idul Fitri 1447 H dapat menjadi titik awal transformasi etika politik di Indonesia, di mana kekuasaan tidak lagi menjadi alat pemuas kepentingan pribadi, melainkan sarana pengabdian bagi kesejahteraan rakyat.
“Semoga para pemimpin mampu menyerap saripati Ramadan untuk menjadi pribadi yang mawas diri, sehingga kekuasaan benar-benar menjadi ladang pengabdian bagi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (*).
