Pemuda Seputih Surabaya Soroti Dapur MBG Belum Miliki SLHS

Lampung Tengah — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, mendapat sorotan dari kalangan pemuda setempat. Mereka menilai sejumlah dapur penyelenggara program tersebut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang merupakan syarat penting dalam menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat.

Perhatian tersebut disampaikan Pemuda Kecamatan Seputih Surabaya melalui perwakilannya, Redy Wahyudi, Senin (16/3/2026). Ia menegaskan bahwa kepemilikan SLHS harus menjadi prioritas bagi setiap dapur MBG agar standar kebersihan dan keamanan makanan dapat terjamin.

“Kami Pemuda Seputih Surabaya menyoroti serius pelaksanaan dapur MBG di Kecamatan Seputih Surabaya. Kami berharap seluruh pelaksana MBG dapat mematuhi standar yang telah disampaikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk terkait kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi,” ujar Redy.

Menurutnya, sertifikat tersebut merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan dapur yang memproduksi makanan bagi masyarakat telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi, sehingga dapat meminimalisir risiko keracunan makanan bagi penerima manfaat program.

Ia juga mengingatkan bahwa saat ini Badan Gizi Nasional tengah memperketat pengawasan terhadap penyelenggara dapur MBG di berbagai daerah. Tidak sedikit dapur yang mendapat teguran, bahkan penghentian operasional sementara, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

“Kita harus sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai karena kelalaian penyelenggara dapur justru berdampak pada masyarakat. Jika dapur sampai ditutup, maka masyarakat juga akan tertunda menerima manfaat makan bergizi gratis ini, dan tentu akan menghambat optimalisasi program di Kecamatan Seputih Surabaya,” tegasnya.

Redy juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi jalannya program MBG di wilayah tersebut. Menurutnya, kondisi geografis Kecamatan Seputih Surabaya yang relatif jauh dari pusat informasi publik berpotensi membuat pengawasan menjadi kurang maksimal.

“Jangan sampai karena lokasi kita dianggap pelosok dan jauh dari akses informasi publik, pelaksanaan program MBG justru tidak maksimal atau bahkan terjadi penyimpangan di lapangan,” tambahnya.

Ia menegaskan, pemuda di Kecamatan Seputih Surabaya berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program tersebut agar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Program dari Pak Presiden Prabowo ini sangat baik. Jangan sampai karena pengawasan yang tidak maksimal justru membuat pelaksanaannya di daerah menjadi kurang optimal. Kami akan terus mengawal agar program ini berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya. (*).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *