Desa Penyangga Didorong Jadi Penyedia Jasa Ekosistem, Parit Hybrida dan Pasar Karbon Jadi Kunci
Lampung Timur – Kawasan Taman Nasional Way Kambas berpeluang menjadi percontohan nasional dalam pengembangan ekonomi berbasis konservasi. Melalui kombinasi pembangunan pagar gajah, penguatan desa penyangga, penerapan pasar karbon, serta inovasi parit hybrida wisata–perikanan, kawasan ini dinilai mampu menghadirkan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Guru Besar Ekonomi Publik sekaligus Dekan FEB Universitas Lampung, Prof. Dr. Nairobi, menilai pendekatan tersebut merupakan langkah strategis yang menempatkan kawasan konservasi tidak sekadar sebagai ruang ekologis, tetapi juga sebagai sumber jasa lingkungan dan basis ekonomi masyarakat.
“Kombinasi pembangunan pagar, penguatan desa penyangga, pasar karbon, dan parit hybrida wisata–perikanan berpotensi menjadikan Way Kambas sebagai laboratorium kebijakan ekonomi konservasi yang menarik,” ujar Nairobi.
Menurutnya, penguatan desa penyangga harus mengubah paradigma lama. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai ancaman kawasan, melainkan sebagai mitra utama pengelola lanskap yang memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.
“Desa penyangga seharusnya menjadi penyedia jasa ekosistem yang mendapat imbalan rutin, baik melalui skema pasar karbon, ekowisata, maupun usaha produktif berbasis lanskap seperti madu hutan dan agroforestri,” tambahnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa implementasi pasar karbon tidak lepas dari tantangan. Secara regulasi dinilai realistis, tetapi berpotensi menimbulkan ketimpangan jika masyarakat tidak memahami mekanisme harga, kontrak, serta pembagian manfaat.
“Tanpa desain kelembagaan yang jelas, pasar karbon bisa memunculkan asimetri informasi, dominasi swasta, bahkan dikuasai elite lokal,” tegasnya.
Untuk itu, pemerintah daerah didorong menyusun skema bagi hasil yang sederhana dan mengikat melalui perjanjian tripartit antara pemerintah, mitra swasta, dan lembaga desa. Integrasi program ke dalam dokumen perencanaan daerah juga dinilai penting guna menjamin kepastian kebijakan serta dukungan anggaran.
Di sisi lain, pembangunan pagar sepanjang 138 kilometer di titik rawan konflik manusia–gajah dinilai efektif menekan kerugian petani, meski manfaat ekonominya lebih berupa pengurangan kerugian daripada peningkatan pendapatan langsung.
Sebagai solusi pelengkap, konsep parit hybrida dinilai lebih adaptif. Selain berfungsi sebagai pengendali konflik satwa, parit ini dapat dikembangkan menjadi koridor wisata dan sumber ekonomi baru.
“Parit hybrida bisa didesain sebagai jalur trekking, titik pengamatan satwa, hingga wahana edukasi konservasi. Bahkan dapat dikembangkan untuk perikanan berbasis komunitas yang tetap menjaga fungsi ekologis,” jelas Nairobi.
Melalui pengelolaan berbasis BUMDes atau koperasi, desa penyangga berpotensi memperoleh pendapatan dari tiket wisata, jasa pemandu, hingga usaha budidaya ikan air tawar yang terkontrol.
Agar program berjalan berkelanjutan, indikator keberhasilan perlu dirumuskan secara terukur, mencakup penurunan konflik manusia–gajah, peningkatan pendapatan rumah tangga, serta distribusi manfaat yang adil di masyarakat.
Nairobi menegaskan, pendekatan hybrida menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan ini.
“Jika tata kelola, kelembagaan, dan indikator keberhasilan disusun dengan baik, Way Kambas bisa menjadi model ekonomi konservasi yang inklusif dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan desain kebijakan yang tepat, Way Kambas tak hanya menjadi simbol konservasi satwa, tetapi juga motor penggerak ekonomi hijau berbasis masyarakat di Indonesia. (*).
