Kemiskinan Turun, Infrastruktur Digenjot, HKI Menara Siger Jadi Kado Istimewa
Bandarlampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dalam momentum Hari Jadi ke-64 Provinsi Lampung, Selasa (31/3/2026).
Apresiasi tersebut disampaikan usai memimpin Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD, yang turut dihadiri jajaran Forkopimda serta Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela.
Menurut Giri, kinerja Pemprov Lampung menunjukkan capaian signifikan meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal dan kompleksitas tantangan pembangunan daerah.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja Pemprov Lampung yang mampu menjalankan roda pemerintahan dengan sangat baik. Di tengah keterbatasan yang ada, capaian-capaian konkret telah dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menyoroti sejumlah indikator keberhasilan, di antaranya penurunan angka kemiskinan yang dinilai konsisten serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di berbagai kabupaten/kota juga disebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah.
Tak hanya itu, kebijakan penghapusan uang komite sekolah turut mendapat perhatian khusus. Giri menilai langkah tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam meringankan beban ekonomi keluarga.
“Kebijakan seperti penghapusan uang komite ini adalah bukti nyata pemerintah hadir untuk rakyat,” tegasnya.
Momentum hari jadi kali ini juga semakin bermakna dengan penyerahan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas desain Menara Siger karya Anshori Djausal kepada Pemerintah Provinsi Lampung.
Giri menyebut, pengakuan HKI tersebut merupakan kado istimewa bagi identitas budaya Lampung.
“Ini adalah kado luar biasa. Menara Siger adalah simbol kebanggaan kita, dan dengan adanya HKI ini, warisan intelektual dan budaya kita kini memiliki perlindungan hukum yang jelas,” ungkapnya.
Ia berharap, peringatan HUT ke-64 ini menjadi momentum konsolidasi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung. (*).
