Isu dugaan “titipan” dalam seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Lampung 2026 mencuat ke publik. Kabar yang beredar dari mulut ke mulut menyebut adanya dugaan keterlibatan salah satu pejabat di lingkungan Pemprov Lampung yang menitipkan keluarganya agar lolos seleksi.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memastikan proses seleksi berjalan profesional, transparan, dan bebas intervensi.
Kepala Kesbangpol Provinsi Lampung, Ahmad Saefullah, menegaskan hingga saat ini dirinya tidak pernah menerima komunikasi maupun permintaan dari pihak mana pun terkait penitipan peserta dalam seleksi tersebut.
“Alhamdulillah sampai saat ini belum ada komunikasi dan tidak pernah satu kata pun disampaikan kepada saya. Saya tahu betul proses seleksi ini dilaksanakan secara profesional,” tegasnya.
Ia juga mengaku belum menemukan adanya indikasi peserta yang memiliki kedekatan dengan tokoh tertentu dalam proses seleksi tingkat provinsi.
“Saya belum tahu satu pun anak-anak calon Paskibraka memiliki kedekatan dengan siapa pun. Harapan saya yang terpilih memang benar-benar yang terbaik,” ujarnya.
Menurut Saefullah, seluruh peserta yang mengikuti seleksi di tingkat provinsi merupakan hasil penjaringan dari kabupaten/kota yang telah melalui proses ketat dan berjenjang.
“Kalaupun ada putra-putri dari tokoh masyarakat atau pejabat yang terpilih, sepanjang memenuhi kriteria dan lolos seleksi, itu menjadi hak mereka. Karena mereka sudah melalui proses di daerah,” jelasnya.
Terkait isu yang menyeret nama salah satu pejabat Pemprov, Saefullah mengingatkan pentingnya klarifikasi langsung agar informasi tidak menyesatkan.
“Kalau ditulis secara transparan, harus konfirmasi dulu kepada yang bersangkutan. Jangan sampai menjadi bumerang sebelum ada penjelasan. Sepengetahuan saya, tidak pernah ada penyampaian terkait titipan keluarga,” tegasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pejabat yang diduga terkait isu tersebut belum memberikan keterangan resmi.
Di sisi lain, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sebelumnya telah menegaskan bahwa seleksi Paskibraka harus berlangsung murni tanpa praktik “titipan”.
“Kita minta seleksi ini bersih. Tidak ada titipan, tidak ada permainan,” tegas gubernur.
Pemprov Lampung memastikan seluruh tahapan seleksi dilakukan secara terbuka berbasis sistem daring dan Computer Assisted Test (CAT) guna menjamin objektivitas.
Dengan komitmen tersebut, pemerintah berharap kepercayaan publik tetap terjaga serta mampu melahirkan Paskibraka yang berintegritas dan berkarakter kebangsaan kuat. (DBS).
