Bandar Lampung – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Lampung memberi sinyal dukungan kepada salah satu kandidat menjelang Kongres VII BM PAN yang akan digelar di Anyer, Serang, Banten, pada 10–12 Juli 2026. Sikap tersebut diklaim sebagai upaya menjaga soliditas organisasi sekaligus menyelaraskan arah gerak organisasi dengan kebijakan Partai Amanat Nasional (PAN).
Ketua DPW BM PAN Lampung, Naufal A. Caya, mengatakan kongres bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan mempertegas peran generasi muda dalam mendorong agenda politik PAN di tingkat nasional.
“Kongres di Anyer menjadi titik pijak yang sangat krusial. BM PAN harus mampu bertransformasi menjadi motor penggerak yang membawa gagasan-gagasan progresif bagi partai dan demokrasi Indonesia,” ujar Naufal, Kamis (9/7).
Menurutnya, delegasi Lampung akan membawa sejumlah rekomendasi strategis dalam forum kongres, di antaranya penguatan kapasitas kader di daerah melalui pendekatan yang lebih desentralistis serta optimalisasi platform digital sebagai sarana edukasi politik dan advokasi kebijakan publik bagi generasi muda.
Menjelang pemilihan ketua umum baru, Naufal mengungkapkan DPW BM PAN Lampung telah mengerucutkan pilihan kepada figur yang dinilai paling mampu melanjutkan visi organisasi dan sejalan dengan arah kebijakan PAN.
“Secara internal kami telah mengerucutkan pandangan kepada figur yang kami nilai paling mampu menerjemahkan visi dan agenda besar PAN. Langkah ‘Lampung Satu Komando’ kami ambil demi menjaga soliditas organisasi,” katanya.
Ia menambahkan, dukungan tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi organisasi dengan kepemimpinan PAN di bawah Zulkifli Hasan.
Delegasi DPW BM PAN Lampung dijadwalkan bertolak ke Banten untuk mengikuti seluruh rangkaian sidang kongres. DPW berharap forum tertinggi organisasi itu menghasilkan kepemimpinan yang mampu memperkuat konsolidasi kader muda sekaligus meningkatkan kontribusi BM PAN dalam pembangunan demokrasi dan penguatan partai di tingkat nasional. (*).
