“Jangan Sekadar Padamkan Api, Habitat Gajah Harus Dipulihkan”
LAMPUNG TIMUR – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) menjadi perhatian serius Komisi IV DPR RI. Dewan mengingatkan penanganan karhutla tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan.
Pencegahan kebakaran berulang serta pemulihan kawasan yang terdampak harus menjadi prioritas, terlebih TNWK merupakan salah satu kawasan penting bagi kelangsungan habitat gajah Sumatra.
Peringatan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hanan A. Rozak, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Pusat Konservasi Gajah (PKG) TNWK, Kamis (3/9/2026).
“Yang harus kita pastikan bukan hanya apinya padam, tetapi bagaimana kebakaran tidak berulang. Kalau setiap tahun kita hanya sibuk memadamkan api, berarti ada persoalan dalam sistem pencegahannya yang harus dievaluasi,” tegas Hanan.
JANGAN TUNGGU API MEMBESAR
Menurut Hanan, penanganan karhutla harus dilakukan dari hulu. Deteksi dini, kesiapan personel, pemantauan kawasan hingga keterlibatan masyarakat harus berjalan secara simultan.
“Karhutla harus ditangani dari hulunya. Deteksi dini, kesiapan personel, pemantauan kawasan dan keterlibatan masyarakat harus berjalan bersamaan. Jangan sampai tindakan baru masif setelah api membesar,” ujarnya.
Ia menegaskan, kerusakan akibat kebakaran tidak hanya berdampak pada vegetasi, tetapi juga dapat mengganggu habitat serta sumber pakan satwa, khususnya gajah Sumatra yang menjadi salah satu satwa kunci di TNWK.
Karena itu, kawasan yang telah terbakar tidak cukup hanya ditinggalkan setelah api padam. Harus ada rencana pemulihan yang terukur.
“Kalau ada kawasan yang rusak karena kebakaran, harus jelas bagaimana rencana pemulihannya. Apa yang ditanam kembali, berapa luasnya, siapa yang mengawasi dan bagaimana memastikan habitat itu kembali berfungsi,” kata Hanan.
3.083 WARGA DILIBATKAN
Selain karhutla, Komisi IV juga menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat desa penyangga sebagai bagian dari solusi konservasi.
Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatra di TNWK, Brigjen TNI Sriyanto, mengatakan konservasi tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan.
Menurut Sriyanto, sekitar 3.083 warga desa penyangga saat ini turut terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di sekitar kawasan.
“Kita tidak bisa hanya bicara tentang konservasi, sementara masyarakat di sekitar kawasan tidak ikut mendapatkan manfaat. Karena itu, pemberdayaan masyarakat desa penyangga menjadi bagian penting dari upaya menjaga kawasan,” kata Sriyanto.
Pemberdayaan tersebut, lanjutnya, dapat dikembangkan melalui berbagai aktivitas ekonomi yang tetap sejalan dengan prinsip konservasi, seperti rumah singgah, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), warung makan hingga budidaya lebah.
“Ketika masyarakat memiliki sumber ekonomi yang tumbuh dari kegiatan yang sejalan dengan konservasi, mereka juga memiliki kepentingan untuk menjaga kawasan. Jadi konservasi dan pemberdayaan masyarakat harus berjalan bersama,” ujarnya.
KOMITE FASILITASI PELATIHAN KARHUTLA
Sriyanto menambahkan, Komite Gabungan juga turut berkontribusi dalam penguatan kapasitas masyarakat desa penyangga dalam menghadapi ancaman karhutla.
Pelatihan penanggulangan karhutla dilakukan melalui penyuluhan kepada warga di desa-desa penyangga dengan melibatkan personel TNI melalui Kodam XXI/Raden Inten.
Materi yang diberikan antara lain berkaitan dengan pendeteksian dini kebakaran. Selain pelatihan, masyarakat juga difasilitasi dengan sejumlah alat dan peralatan pemadam kebakaran.
Menurut Sriyanto, langkah tersebut diharapkan memperkuat kemampuan masyarakat dalam melakukan deteksi dan penanganan awal apabila muncul titik api di sekitar kawasan.
PEMULIHAN JADI PRIORITAS
Kepala Balai TNWK MHD Zaidi mengatakan, selain pencegahan, pemulihan lahan yang terdampak kebakaran menjadi salah satu agenda penting dalam pembahasan bersama Komisi IV DPR RI.
“Selain upaya pencegahan, Komisi IV juga menyoroti urgensi pemulihan lahan yang telah terdampak api,” kata Zaidi.
Agenda tersebut secara khusus memetakan langkah rehabilitasi dengan melibatkan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Inhutani V.
Transisi dari penanganan darurat menuju pemulihan vegetasi habitat gajah dinilai menjadi prioritas untuk menjaga keseimbangan ekologi di kawasan TNWK.
Kunjungan Komisi IV DPR RI diawali dengan peninjauan Command Center di Plang Ijo dan fasilitas Rumah Sakit Gajah Prof. Dr. Ir. H. Rubini Atmawidjaja.
Rombongan kemudian menerima pemaparan mengenai kondisi konservasi gajah dan penanganan kawasan yang terdampak kebakaran.
Kegiatan tersebut melibatkan Kementerian Kehutanan, pengelola TNWK, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur serta sejumlah pihak terkait.
Rombongan Komisi IV DPR RI disambut Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, Kepala Balai TNWK MHD Zaidi, Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatra di TNWK Brigjen TNI Sriyanto, Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M., serta Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, S.Sos.I., M.E., M.A.P.
Kunjungan pada masa sidang I tahun 2026–2027 tersebut diikuti 16 anggota Komisi IV dari berbagai fraksi, termasuk Abdul Kharis Almasyhari, I Ketut Suwendra dan Dwita Ria Gunadi, serta sejumlah tenaga ahli.
Hanan menegaskan, keberadaan TNWK harus dipastikan tetap menjadi ruang hidup yang aman bagi gajah Sumatra sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.
“Konservasi tidak boleh hanya bicara soal menyelamatkan satwa. Kita juga harus memastikan kawasan terlindungi dari kebakaran dan masyarakat di sekitarnya menjadi bagian dari solusi,” tegas Hanan. (DBS)
