Empat Formatur Walk Out, Susunan Pengurus Belum Disepakati
BANDAR LAMPUNG — Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kota Bandar Lampung berakhir dengan persoalan baru. Setelah H. Rycko Menoza, SZP., MBA ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Bandar Lampung periode 2026–2031, proses penyusunan kepengurusan justru menemui jalan buntu.
Rycko Menoza yang juga dipercaya menjadi Ketua Tim Formatur mengungkapkan, perbedaan pandangan terjadi ketika tim membahas susunan kepengurusan, terutama posisi sekretaris dan bendahara.
Menurut Rycko, terdapat nama-nama yang diusulkan oleh salah satu pihak dalam tim formatur, namun tidak mendapat penerimaan mayoritas anggota formatur.
“Musda kemarin berakhir tidak tercapai kesepakatan pada saat tim formatur menentukan kepengurusan, terutama sekretaris dan bendahara. Ada calon yang dipaksakan, sementara calon tersebut tidak diterima mayoritas tim,” kata Rycko Menoza, Senin (21/9/2026) malam.
Rycko menegaskan, sebagai ketua tim formatur dirinya merasa tidak diberikan ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan dalam proses penyusunan kepengurusan.
“Saya sebagai ketua tim pun terkesan dibuat tidak bisa memberikan pendapat. Saya justru diminta harus tanda tangan mengikuti keinginan tersebut,” ujarnya.
LIMA FORMatur PENYUSUN KEPENGURUSAN
Lima anggota tim formatur yang diberi mandat menyusun kepengurusan DPD Partai Golkar Bandar Lampung periode 2026–2031 terdiri dari perwakilan Pengurus Kecamatan (PK), organisasi kemasyarakatan pendiri/yang didirikan Partai Golkar, DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, serta ketua terpilih.
Kelima formatur tersebut yakni H. Samsir yang mewakili PK Rajabasa, Rifa’i yang mewakili PK Kedamaian, Darma yang mewakili organisasi Kosgoro, Hanan A. Rozak yang mewakili DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, serta Rycko Menoza selaku ketua formatur sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Bandar Lampung terpilih.
Namun, proses penyusunan kepengurusan berujung pada ketegangan. Rycko bersama tiga anggota formatur lainnya memilih meninggalkan forum atau walk out.
Menurut Rycko, langkah tersebut diambil karena hingga forum berakhir mereka tidak diperlihatkan secara terbuka susunan kepengurusan yang akan diajukan untuk mendapatkan pengesahan.
“Kami berempat formatur akhirnya walk out karena kami tidak diperlihatkan susunan kepengurusan yang akan di-SK-kan,” tegas Rycko.
RYCKO: KETUA SUDAH TERPILIH, PENGURUS BELUM FINAL
Dalam Musda XI yang digelar di Gedung Graha Karya Golkar Provinsi Lampung, Senin (21/9/2026), Rycko Menoza menjadi satu-satunya bakal calon yang mendaftarkan diri hingga batas waktu penjaringan. Setelah melalui verifikasi, pencalonannya dinyatakan memenuhi persyaratan dan kemudian ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Bandar Lampung periode 2026–2031.
Musda selanjutnya membentuk tim formatur yang diberi mandat menyusun kepengurusan periode 2026–2031. Namun, proses penyusunan struktur pengurus tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga kepengurusan lengkap belum terbentuk dan jadwal pelantikan belum ditetapkan.
Rycko mengatakan, dirinya menginginkan proses penyusunan pengurus dilakukan melalui pembahasan bersama dan mengakomodasi pandangan seluruh anggota formatur.
“Prinsipnya, kepengurusan harus dibicarakan bersama. Jangan sampai ada keputusan yang dibuat sepihak, kemudian anggota formatur hanya diminta memberikan tanda tangan,” kata Rycko.
Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi dan tidak mengganggu konsolidasi Partai Golkar Bandar Lampung.
“Saya ingin Partai Golkar ke depan solid. Karena itu, proses penyusunan kepengurusan harus dilakukan dengan komunikasi dan kesepakatan bersama,” ujarnya.
RIFAI: KAMI MERASA DIJEBak
Terpisah, anggota tim formatur yang juga Ketua PK Golkar Kedamaian, Rifa’i, membenarkan adanya aksi walk out dalam rapat formatur. Ia bahkan mengaku merasa dijebak dalam proses tersebut oleh salah satu anggota formatur lainnya.
Menurut Rifa’i, setelah Musda selesai dan Rycko ditetapkan sebagai ketua terpilih, kelima anggota formatur berkumpul di ruang rapat untuk membahas penyusunan kepengurusan.
“Ketika Musda selesai dan menetapkan Bung Rycko sebagai ketua terpilih, kami berlima berkumpul di ruang rapat. Di dalam ruang rapat, ada salah satu pengurus Golkar Provinsi yang keluar masuk membawa berkas untuk ditandatangani oleh kami,” kata Rifa’i.
Awalnya, kata dia, para anggota formatur tidak menaruh kecurigaan. Namun, kecurigaan muncul ketika salah satu anggota formatur yang merupakan perwakilan DPD Partai Golkar Provinsi Lampung menyatakan bahwa rapat formatur telah selesai.
“Awalnya kami tidak curiga. Tapi kecurigaan muncul saat salah satu anggota formatur perwakilan Golkar Provinsi mengatakan bahwa rapat formatur sudah selesai. Dari situ kami curiga bahwa kami seperti dijebak, karena kami merasa rapat formatur belum dimulai, kok tiba-tiba dinyatakan sudah selesai,” ujarnya.
Rifa’i juga menduga terdapat penyusunan kepengurusan secara sepihak oleh salah satu anggota formatur dari DPD Partai Golkar Provinsi Lampung.
Menurut dia, susunan kepengurusan yang diduga telah disiapkan tersebut tidak diperlihatkan kepada anggota formatur lainnya, termasuk kepada Rycko Menoza selaku Ketua Tim Formatur.
“Susunan pengurus yang diduga sudah direncanakan itu tidak diperlihatkan kepada formatur lainnya, bahkan kepada Bung Rycko selaku ketua formatur pun tidak diperlihatkan,” katanya.
Rifa’i mengatakan, pihaknya selanjutnya menunggu arahan dari Rycko selaku Ketua Tim Formatur terkait langkah yang akan ditempuh.
“Langkah selanjutnya, kami bersama dua formatur lainnya menunggu arahan dari Bung Rycko selaku ketua formatur. Saya rasa Bang Rycko sudah mengambil langkah dengan melaporkan kejadian ini ke DPP Golkar,” ujarnya.
SAMSIR: PK KECEWA, PELANTIKAN DITOLAK
Senada, Ketua PK Golkar Rajabasa, H. Samsir, mengaku kecewa dengan proses penyusunan kepengurusan DPD Partai Golkar Bandar Lampung.
Menurut Samsir, pihaknya menduga susunan kepengurusan telah disusun secara sepihak oleh salah satu anggota formatur yang merupakan perwakilan DPD Partai Golkar Provinsi Lampung.
“Bahkan kami pun tidak tahu siapa saja yang dimasukkan dalam susunan kepengurusan tersebut,” kata Samsir.
Ia mengatakan, persoalan tersebut membuat jajaran PK Partai Golkar Bandar Lampung kecewa. Menurut Samsir, sebanyak 20 PK dan jajaran pimpinan di tingkat kelurahan turut mempertanyakan proses penyusunan kepengurusan tersebut.
“Atas kejadian itu, semua pimpinan PK, 20 PK, dan pimpinan kelurahan se-Bandar Lampung kecewa. Untung saja kemarin tidak sampai terjadi kericuhan atau bentrokan, karena semua berkumpul dan kecewa dengan keputusan salah satu anggota formatur itu,” ujarnya.
Samsir juga mempertanyakan keterlibatan langsung Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung dalam tim formatur penyusunan kepengurusan DPD Golkar Bandar Lampung.
“Belum ada sejarahnya ketua DPD turun langsung menjadi anggota formatur. Ini ketua DPD langsung yang turun menjadi anggota formatur,” katanya.
Atas persoalan tersebut, Samsir mengatakan pihaknya menolak proses pelantikan kepengurusan sebelum persoalan penyusunan struktur organisasi diselesaikan.
“Seharusnya setelah Musda kemarin langsung dilakukan pelantikan pengurus. Kami menolak proses pelantikan tersebut sampai persoalan ini selesai. Jadwal pelantikan juga sampai sekarang belum bisa ditentukan,” ujarnya.
PENGURUS BELUM FINAL, PELANTIKAN MENUNGGU
Dengan adanya perbedaan pandangan di antara anggota tim formatur, komposisi kepengurusan DPD Partai Golkar Bandar Lampung periode 2026–2031 hingga kini belum dinyatakan final.
Rycko menegaskan, penyelesaian persoalan tersebut harus tetap mengedepankan kebersamaan dan mekanisme organisasi agar kepengurusan yang terbentuk nantinya dapat menjalankan konsolidasi organisasi secara efektif.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Lampung yang juga anggota tim formatur, Hanan A. Rozak, hingga berita ini diturunkan belum berhasil dimintai tanggapan terkait polemik penyusunan kepengurusan tersebut. (Cah).
