APH Didesak Turun Tangan

Perizinan Tambang Pasir Laut Tuba Disorot 

Bandarlampung – Aparat penegak hukum (APH) diminta turun tangan dan bersikap tegas menyikapi dugaan persoalan perizinan aktivitas pengerukan pasir laut oleh PT Sienar Tri Tunggal Perkasa (STTP) di perairan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi. Politisi Partai NasDem itu meminta APH tidak tinggal diam apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam proses perizinan maupun pelaksanaan aktivitas pertambangan perusahaan tersebut.

Menurut Garinca, persoalan tambang pasir laut tidak cukup hanya diselesaikan melalui evaluasi administratif. Penegakan hukum juga diperlukan untuk memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk bisa memberikan ketegasan terkait dengan persoalan perizinan tersebut kepada perusahaan. Apabila ditemukan pelanggaran, tentu harus ada langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Garinca, Rabu (18/11/2026).

Ia juga meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh aspek perizinan PT STTP, termasuk dokumen lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Garinca menegaskan, apabila ditemukan ketidaksesuaian perizinan, pelanggaran ketentuan lingkungan, maupun indikasi pencemaran ekosistem, pemerintah harus mengambil tindakan tegas.

“Kalau memang dalam aturannya menyalahi mengenai analisis dampak lingkungannya, mencemari lingkungan dan ekosistem, atau terindikasi perizinannya bermasalah, maka perizinan harus melakukan evaluasi dan merekomendasikan penghentian pengurukan pasir tambang tersebut selama proses perizinannya belum keluar,” ujarnya.

Tak hanya APH dan pemerintah provinsi, Garinca juga meminta Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ikut mengambil langkah tegas terhadap aktivitas pertambangan yang terindikasi belum memenuhi persyaratan perizinan.

Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dokumen. Pemerintah harus memastikan seluruh pelaku usaha pertambangan menjalankan kegiatan sesuai aturan, termasuk memenuhi kewajiban perlindungan lingkungan.

Ia menegaskan, DPRD tidak bermaksud menghambat investasi maupun aktivitas ekonomi di sektor pertambangan. Namun, kegiatan usaha harus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

“Kita berharap agar semua proses penambangannya sesuai dengan ketentuan dan memiliki perizinan. Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan tambang, hutan, dan lain sebagainya harus mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung mendesak pemerintah mengevaluasi aktivitas pengerukan pasir laut PT STTP di perairan Dente Teladas.

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Lampung, Mustakim, menyoroti kesesuaian aktivitas pengerukan dengan ketentuan tata ruang laut, perlindungan kawasan konservasi, serta potensi gangguan terhadap ekosistem dan wilayah tangkap nelayan.

WALHI juga mempertanyakan kesesuaian kegiatan perusahaan dengan Pergub Lampung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung.

Selain itu, WALHI meminta pemerintah memeriksa masa berlaku dan kesesuaian seluruh dokumen perizinan perusahaan. Organisasi tersebut juga menyoroti penolakan nelayan Kuala Teladas terhadap aktivitas pengerukan pada 10 November 2026.

Sementara itu, PT STTP sebelumnya telah menyampaikan klaim memiliki sejumlah dokumen perizinan, termasuk persetujuan pelaksanaan pengerukan, dokumen lingkungan, dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Dengan munculnya desakan DPRD dan sorotan WALHI, APH serta instansi pemerintah terkait kini diharapkan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut penting agar kepastian hukum, perlindungan ekosistem laut, dan kepentingan nelayan tidak terabaikan. (Cah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *