Imanuriea Annisa Putri: OJK dan Perbankan Harus Buka Akses Pembiayaan, Koperasi Diperkuat, Kepastian Pasar Jadi Kunci
Bandarlampung — Hilirisasi kelapa Lampung tidak boleh hanya berujung pada pembangunan pabrik, masuknya investasi, dan keuntungan perusahaan besar. Petani sebagai pemilik sumber daya utama harus menjadi pihak yang paling merasakan peningkatan nilai ekonomi dari pengembangan industri kelapa.
Peringatan tersebut disampaikan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bandar Lampung (UBL), Imanuriea Annisa Putri, S.E., M.Ak., saat menyoroti peluang dan tantangan pengembangan perkebunan kelapa di Provinsi Lampung.
Menurutnya, Lampung memiliki modal besar untuk menjadikan kelapa sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas perkebunan rakyat kelapa Lampung mencapai sekitar 90 ribu hektare dengan produksi 83,4 ribu ton pada 2025.
Namun, besarnya luas perkebunan dan produksi tersebut belum otomatis mencerminkan optimalnya produktivitas maupun nilai ekonomi yang diterima petani.
“Potensi ekonomi kelapa tidak boleh hanya dinilai dari luas lahan dan jumlah produksinya. Kita perlu melihat seberapa besar nilai tambah ekonomi yang mampu diciptakan dari komoditas tersebut,” tegas Imanuriea, Minggu (22/11/2026).
Ia menjelaskan, terdapat tiga peluang utama yang harus dikembangkan. Pertama, peningkatan produktivitas sektor hulu melalui peremajaan tanaman, perbaikan budidaya, dan penggunaan bibit unggul. Kedua, pengembangan industri pengolahan atau hilirisasi. Ketiga, penguatan aktivitas ekonomi turunan yang melibatkan perdagangan, transportasi, tenaga kerja, pengemasan, hingga jasa keuangan.
Kelapa, kata dia, memiliki potensi menghasilkan berbagai produk bernilai tambah, mulai dari minyak kelapa, santan, kopra, cocopeat, cocofiber, hingga briket tempurung.
“Artinya, dampak ekonomi yang dihasilkan tidak hanya berasal dari sektor perkebunan, tetapi juga dari keterkaitan dengan sektor industri pengolahan dan sektor jasa lainnya. Dalam teori ekonomi regional, kondisi ini dapat menciptakan efek pengganda atau multiplier effect bagi perekonomian daerah,” ujarnya.
Imanuriea mengingatkan, hilirisasi tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan petani apabila penguasaan modal, teknologi, dan akses pasar hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar.
Persoalan petani bukan semata-mata ketidakmampuan memahami peluang bisnis, melainkan keterbatasan struktural. Mulai dari modal, teknologi, kapasitas manajerial, skala ekonomi, hingga posisi tawar dalam rantai perdagangan.
Petani yang menjual hasil panen secara individual umumnya memiliki keterbatasan informasi harga, transportasi, dan akses langsung kepada industri pengolahan. Akibatnya, ketergantungan terhadap pedagang pengumpul masih relatif tinggi.
Karena itu, ia menilai koperasi dan kelompok usaha bersama menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi ekonomi petani.
“Petani tidak harus dipaksa menjadi industrialis secara individual. Mereka dapat diperkuat melalui koperasi atau kemitraan dengan UMKM pengolah dan perusahaan industri. Dengan demikian, petani tetap dapat menjalankan fungsi produksi, tetapi memiliki posisi tawar yang lebih baik dan memperoleh bagian nilai tambah yang lebih besar,” jelasnya.
Ia menekankan, hilirisasi harus memungkinkan petani memperoleh manfaat ekonomi melalui kepemilikan kolektif, kemitraan, koperasi, dan integrasi rantai pasok.
Salah satu persoalan krusial yang harus diselesaikan adalah akses pembiayaan.
Menurut Imanuriea, perbankan memiliki peran strategis dalam mengubah struktur ekonomi dari kegiatan produksi primer menuju kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.
Namun, pembiayaan tidak boleh hanya berorientasi pada perusahaan besar yang memiliki aset dan agunan memadai.
Kebutuhan pembiayaan setiap pelaku usaha berbeda. Petani membutuhkan modal untuk peremajaan kebun, bibit unggul, dan pemeliharaan tanaman. Koperasi membutuhkan modal kerja untuk mengumpulkan hasil panen dan menjaga kontinuitas bahan baku. Sementara UMKM pengolah membutuhkan investasi mesin, fasilitas produksi, teknologi, serta modal operasional.
“Keberhasilan inklusi keuangan bukan diukur dari seberapa besar kredit yang disalurkan kepada perusahaan besar, tetapi juga dari seberapa jauh pelaku usaha kecil yang layak secara ekonomi dapat masuk ke dalam sistem pembiayaan formal,” katanya.
Ia mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawal pengembangan pembiayaan berbasis rantai nilai atau *value chain financing*.
Melalui skema tersebut, bank tidak hanya menilai petani sebagai individu yang mengajukan pinjaman, tetapi juga melihat hubungan bisnis antara petani, koperasi, UMKM pengolah, perusahaan pembeli atau *offtaker*, hingga pasar.
OJK juga perlu mengoptimalkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan melibatkan pemerintah daerah, perbankan, koperasi, perguruan tinggi, dan pelaku industri.
“Jangan sampai hilirisasi hanya menghasilkan financial inclusion bagi perusahaan besar, sementara petani sebagai pemilik sumber daya utama justru tetap berada di luar ekosistem pembiayaan formal,” tegasnya.
Ia turut menyoroti pentingnya POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM sebagai landasan pengembangan skema pembiayaan yang sesuai karakteristik usaha kecil dan menengah.
Menurutnya, perbankan perlu mulai memperluas pendekatan penilaian pembiayaan yang tidak hanya bertumpu pada agunan, tetapi juga memperhatikan arus kas, riwayat transaksi, kapasitas produksi, dan hubungan usaha dengan pembeli.
Dalam perspektif manajemen keuangan, Imanuriea mengingatkan agar pembiayaan hilirisasi tidak dilakukan secara terburu-buru.
Investasi mesin dan pembangunan fasilitas pengolahan harus didahului kajian kelayakan usaha, ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi, biaya operasional, potensi pasar, serta proyeksi arus kas.
“Jangan membiayai mesin terlebih dahulu, kemudian baru mencari pasar. Bangun kelayakan bisnis dan kepastian pasar terlebih dahulu, lalu susun pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan investasi,” ujarnya.
Kepastian pasar dan kemitraan dengan *offtaker* menjadi salah satu prasyarat penting agar pembiayaan tidak berubah menjadi beban bagi petani.
Harus ada kesepakatan mengenai volume pembelian, standar kualitas, mekanisme penentuan harga, jadwal penyerahan, dan waktu pembayaran.
Sebab, kemampuan membayar pinjaman tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya aset atau mesin yang dimiliki, melainkan kemampuan usaha menghasilkan arus kas dari penjualan produknya.
“Petani atau koperasi bisa saja memperoleh kredit untuk membeli mesin pengolahan kelapa. Namun, jika produk yang dihasilkan tidak memiliki pembeli yang jelas, kapasitas produksi tidak terserap pasar, atau pembayaran terlambat, cicilan tetap berjalan sementara uang hasil penjualan belum masuk,” paparnya.
Ia juga mengingatkan bahwa petani dan UMKM sebenarnya belum tentu tidak layak mendapatkan kredit. Bisa jadi usaha mereka potensial, tetapi belum mampu menunjukkan kelayakan dalam format informasi yang dibutuhkan perbankan.
Karena itu, pendampingan pencatatan keuangan, penyusunan proposal bisnis, perhitungan biaya produksi, dan perencanaan arus kas perlu diperkuat.
Perguruan tinggi, menurutnya, dapat mengambil peran penting dalam meningkatkan *bankability* petani dan UMKM.
Imanuriea juga melihat pengembangan industri pengolahan kelapa di Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Timur, Pesawaran, dan Pesisir Barat berpotensi menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Dalam perspektif ekonomi regional, industri pengolahan yang dibangun dekat sentra produksi dapat menciptakan aktivitas ekonomi turunan, mulai dari transportasi, perdagangan, pergudangan, pengemasan, jasa keuangan, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
Namun, pengembangan industri harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Lampung Selatan berpotensi dikembangkan sebagai pusat pengolahan dan industri lanjutan dengan dukungan akses logistik. Tanggamus dapat diarahkan pada pengolahan kelapa berbasis sentra perkebunan. Lampung Timur berpeluang memperkuat pengumpulan bahan baku dan pengolahan kopra.
Sementara Pesawaran dapat mengembangkan pengolahan skala koperasi dan UMKM, sedangkan Pesisir Barat berpotensi mengembangkan pengolahan sabut menjadi cocofiber dan cocopeat.
Ia menegaskan, pembagian tersebut merupakan usulan spesialisasi yang masih membutuhkan kajian kelayakan, bukan penetapan kawasan industri resmi.
“Jangan hanya membangun industri pengolahan kelapa, tetapi bangunlah klaster ekonomi kelapa di setiap sentra produksi,” katanya.
Lebih jauh, Imanuriea mengingatkan agar keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari jumlah pabrik, mesin, investasi, atau besarnya kredit yang disalurkan.
Indikator utamanya harus menyentuh peningkatan pendapatan bersih petani, harga jual di tingkat produsen, jumlah petani yang terlibat dalam kemitraan, serta bagian nilai tambah yang diterima koperasi dan masyarakat.
Menurutnya, jangan sampai industri tumbuh pesat, tetapi petani tetap berada pada posisi ekonomi yang sama.
“Jangan sampai kelapa naik kelas menjadi produk industri, tetapi petaninya tetap berada pada posisi ekonomi yang sama,” tandasnya.
Karena itu, ia merekomendasikan OJK, Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten, perbankan, perguruan tinggi, koperasi, dan pelaku industri menyusun satu peta jalan hilirisasi kelapa Lampung.
Peta jalan tersebut harus memuat pemetaan sentra produksi, identifikasi produk turunan yang memiliki pasar, penentuan lokasi fasilitas pengolahan, kepastian mitra pembeli, kebutuhan investasi, skema pembiayaan, serta pendampingan petani dan UMKM.
Terkait Focus Group Discussion (FGD) OJK bersama pemerintah daerah dan industri jasa keuangan pada 18 November 2026, ia menilai forum tersebut harus segera diterjemahkan menjadi rencana aksi yang memiliki target, penanggung jawab, tenggat waktu, dan indikator kinerja.
Evaluasi harus dilakukan secara berkala, mulai dari realisasi pembiayaan, operasional fasilitas pengolahan, volume bahan baku yang diserap, realisasi kontrak pembelian, hingga perubahan pendapatan petani.
“Kita tidak membutuhkan lebih banyak seremoni hilirisasi. Kita membutuhkan sistem yang membuat setiap rupiah pembiayaan bisa ditelusuri manfaatnya, setiap fasilitas pengolahan bisa diukur produktivitasnya, dan setiap peningkatan nilai tambah bisa dilihat dampaknya terhadap pendapatan petani,” pungkasnya.
Dengan demikian, hilirisasi kelapa Lampung tidak sekadar menjadi agenda investasi dan pembangunan industri, tetapi benar-benar menjadi jalan transformasi ekonomi rakyat.
Kelapa Lampung harus naik kelas, industrinya harus tumbuh, dan petaninya wajib semakin sejahtera. (*)






