//Kebijakan Bupati Dianggap Membuka Cluster Baru Covid-19//
BANDARLAMPUNG – PARTAI Banteng moncong putih PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji akhirnya bersuara keras terkait kebijakan pemkab setempat yang seolah melegalkan berbagai aksi kerumunan massa ditengah pandemi covid-19.
Bukan hanya menyoroti berbagai kegiatan Bupati setempat, Sapli, TH yang beberapa waktu terahir sibuk dengan berbagai kegiatan baik kegiatan lomba serta kegiatan lainnya yang melibatkan ratusan warga setempat, PDI Perjuangan Mesuji yang kini di nahkodai Dedy Afrizal itu, menilai jika kebijakan Bupati setempat dianggap menentang keputusan Presiden Jokowi yang melarang adanya berbagai kegiatan yang mengundang massa ditengah pendemi Covid-19.
“Harusnya pemkab setempat dalam hal ini bupati lebih menghormati kinerja dari jajaran tenaga kesehatan maupun pihak terkait yang telah maksimal berupaya menekan penyebaran virus Covid-19 ini. Dikhawatirkan langkah bupati yang justru menggelar berbagai kegiatan atau pun lomba serta even acara tertentu dengan melibatkan banyak masyarakat akan menambah cluster baru bagi penyebaran virus Covid-19,” tandas Ketua DPC PDI Perjuangan Mesuji, Dedy Afrizal, SKm.MH kemarin.
Lebih jauh mantan Ketua DPRD Provinsi Lampung itu juga mengatakan, harusnya pihak pemkab setempat lebih mempertimbangkan skala prioritas bagi kesejahteraan masyarakat sekitar dibandingkan dengan menggelar berbagai kegiatan yang dianggap pemborosan anggaran terlebih ditengah situasi pandemic covid-19 saat ini.
“Jangan sampai timbul masalah baru atas kebijakan yang keliru,” tegas Dedy lagi.
Selain itu, Dedy juga menyoroti adanya ketidak transfaran anggaran baik dari pihak eksekutif maupun lembaga DPRD setempat. Hal itu lanjut Dedy, peran control selain tugas DPRD juga sepatutnya dilakukan oleh semua pihak baik masyarakat maupun semua partai politik.
“Selama ini yang terjadi justru sebaliknya, begitu susahnya kita untuk mengetahui berbagai anggaran (dokumen,red) yang ada di Pemkab Mesuji. Ini ada apa, jangan sampai timbul pemikiran negatif dari masyarakat lantaran kesan tertutup,” imbuh Dedy.
Terlebih imbuh Dedy, pihaknya juga menyayangkan sikap pemkab setempat yang tidak pernah melakukan koordinasi maupun silaturahmi dengan berbagai kalangan partai politik di daerah itu.
Padahal, lanjut dia, hal itu sangatlah penting dilakukan guna membahas berbagai kepentingan dan prioritas daerah yang tujuannya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah setempat.
“Kita juga selaku partai punya jaringan-jaringan dan siap menjembatani baik di provinsi maupun pusat melalui berbagai fraksi di legislatif. Semua itu bisa dilakukan apabila pihak pemkab berkoordinasi dan sinkronisasi dengan partai yang selama ini tidak pernah dilakukan,” lanjut dia. (sul)
