Bandarlampung – Fraksi PKS mengingatkan mengenai 33 Janji Kerja, Rakyat Lampung Berjaya, dimana telah menjadi dokumen resmi RPJMD sebagai kontrak komitmen yang akan selalu dikenang publik sekaligus menjadi harapan publik terhadap dwitunggal Gubernur dan Wakil Gubernur, Arinal Djunaidi – Chusnunia mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya.
Hal itu disampaikan Jubir Fraksi PKS, Zunianto dalam sidang rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka pandangan umum fraksi atas Raperda Pertangggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 di Gedung DPRD Lampung, Kamis (24/6).
“Sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah, kami di DPRD khususnya Fraksi PKS tentu patut terus mengingatkan Pemerintah Daerah agar 33 Janji Kerja Rakyat Lampung Berjaya dapat dilaksanakan dengan penuh kesungguhan,” ungkapnya.
Lanjutnya, kesungguhan tersebut dimulai dari indikator- indikator keberhasilan yang secara jelas dan terukur menjadi guidance atau pemandu sukses atau tidaknya, berhasil atau tidaknya pencapaian Rakyat Lampung Berjaya.
“Sehingga pada akhirnya, ketika pencapaian Rakyat Lampung Berjaya terpenuhi melalui indikator-indikator keberhasilan, kepuasan publik dan kepercayaan publik atas kinerja Pemerintah Daerah sebagai satu tim dibawah orkestrasi Gubernur dan Wakil Gubernur, tercermin dari peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan Provinsi
Lampung yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Fraksi PKS juga mempertanyakan pernyataan Gubernur mengenai program prioritas yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik.
“Izinkan kami mengetahui, program prioritas yang bagaimanakah yang telah terlaksana dengan baik?
Bagaimanakan dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan program prioritas tersebut terhadap penuntasan persoalan-persoalan mendasar dan yang mengemuka di Provinsi Lampung? Lebih-lebih dalam pencapaian Visi Lampung Berjaya,” bebernya.
Terkait capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 7 kalinya pada Laporan Keuangan Pemda Provinsi Lampung dari Badan Pemeriksa Keuangan, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah
Daerah sehingga capaian WTP tersebut dapat dipertahankan.
“Namun demikian, rasanya akan semakin bijak jika kita semua terus meningkatkan capaian kinerja disertai perbaikan-perbaikan substansial pada tata kelola pemerintahan daerah, sehingga, tidak hanya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menilai wajar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, namun publikpun menilai hal yang sama. Bahkan puncaknya adalah kepuasan publik atas prestasi-prestasi dan kinerja Pemerintah Daerah yang begitu dirasakan secara real atau nyata, tidak sekedar melalui dokumen laporan yang ditampilkan dalam lembaran-lembaran kertas tak bernyawa,” ungkapnya.
“Bagaimana Opini WTP, mampu berkorelasi secara langsung atau tak langsung dengan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks politik anggaran, yakni mampu menekan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung yang kecenderungannya semakin
dalam, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini,” lanjutnya.
Fakta dan data menjelaskan bahwa per September 2020 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung menjadi 1,09 juta jiwa dari sebelumnya 1,04 juta jiwa pada September 2019. Jika hal ini tak dapat dijelaskan tentu dikhawatirkan
berdampak kepada persepsi dan kepuasan publik.
Disamping itu, bagaimana agar Opini WTP, juga mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan dan menekan persebaran Pandemi Covid 19 di Provinsi Lampung.
“Fakta hari ini presentase rasio kematian sebagai dampak Covid 19 di Provinsi Lampung (5,5 %) lebih tinggi dibandingkan nasional (2,7 %),” paparnya.
Oleh karena itu, kiranya kedepan perlu ada langkah korektif dalam tata kelola keuangan daerah, sehingga mampu secara efektif menekan laju persebaran C19 sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan di Sai Bumi Ruwa Jurai.
“Tracking, Testing dan Threatmen Capasity atau kapasitas 3 T harus terus digenjot dari waktu ke waktu agar tingkat keterpaparan berkurang/ imunitas baik, rasio mortalitas makin menurun dan rasio kesembuhan semakin tinggi,” tegasnya. (*)
