Elly Wahyuni Ingatkan Standar Gizi, Jangan Permainkan Program Presiden
Bandarlampung — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian serius dari DPRD Lampung. Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Elly Wahyuni, menegaskan bahwa program mulia tersebut tidak boleh dijalankan asal-asalan, terlebih setelah muncul keluhan dan viralnya menu MBG di sejumlah daerah, termasuk Kota Metro.
Elly menjelaskan, secara anggaran program MBG telah dihitung dengan skema 22 hari dalam satu bulan. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan utama agar program tetap berjalan berkelanjutan.
“Anggaran MBG itu dihitung selama 22 hari dalam satu bulan. Itu pertimbangan pertama kenapa program ini tetap diadakan,” ujar Elly, Selasa (6/1/2026).
Ia juga menegaskan bahwa MBG merupakan program pusat, sementara pemerintah daerah hanya menjalankan kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah pusat melalui perwakilan di tingkat nasional.
“Ini memang program pusat. Kita di daerah sifatnya menerima dan melaksanakan. Tentu masukan-masukan dari daerah juga sudah disampaikan melalui perwakilan kita di pusat,” katanya.
Terkait sasaran program, Elly mengungkapkan bahwa ke depan pemerintah pusat juga menyiapkan program lanjutan untuk ibu hamil, bayi, dan lansia sebagai bagian dari strategi besar penanganan stunting.
“Untuk mengatasi stunting itu kan dimulai dari ibu hamil. Bukan anaknya dulu, tapi ibunya harus sehat sejak hamil, gizinya bagus. Itu kemungkinan akan ada program tersendiri dari Pak Prabowo,” jelasnya.
Namun demikian, Elly menyoroti keras pelaksanaan MBG di lapangan. Ia menilai masih ada menu yang tidak sesuai dengan standar gizi, sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat.
“Kalau memang gratis, ya berikan makanan yang sesuai standar gizi. Jangan roti-roti yang gizinya kurang. Lebih baik ada telur, buah-buahan, itu lebih bermanfaat,” tegas Elly.
Menurutnya, masyarakat saat ini hanya melihat nominal anggaran Rp15.000 per porsi tanpa memahami bahwa anggaran tersebut juga mencakup biaya operasional.
“Masyarakat taunya Rp15.000. Padahal di dalamnya ada item operasional dan lain-lain. Ini harus disosialisasikan, termasuk pembagian anggaran untuk SD sekitar Rp8.000 dan SMA Rp10.000,” ungkapnya.
Elly juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan, termasuk keterlibatan ahli gizi, baik pada hari sekolah maupun saat libur dengan skema makanan pengganti.
“Harus ada pengawasan yang ketat. Ahli gizinya tetap mengawasi, termasuk makanan pengganti saat libur. Semua harus ada standar. Jangan sampai kejadian apel dibagi dua, itu miris,” katanya.
Sebagai lembaga pengawas, DPRD Lampung memastikan akan terus memantau pelaksanaan MBG, terutama jika ditemukan keluhan di masyarakat.
“Kami memang tidak terlibat langsung karena program ini punya struktur sendiri. Tapi sebagai anggota DPRD, kami punya fungsi pengawasan. Kalau sudah viral seperti itu, kami menghimbau jangan mempermainkan program yang sangat mulia ini,” tegas Elly.
Ia berharap seluruh pelaksana MBG benar-benar menjalankan program sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
“Tolong berikan anak-anak kita makanan yang bergizi, yang benar-benar pantas dengan nilai anggaran tersebut. Jangan sampai program bagus dari presiden justru mencederai kepercayaan publik,” pungkasnya. (*).
