Bandarlampung — Wacana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) kembali mengemuka seiring dorongan anggota Komisi V DPR RI, Mukhlis Basri, agar proyek tersebut masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Kalangan akademisi menilai dorongan tersebut sebagai langkah realistis, terutama untuk menjawab persoalan konektivitas dan distribusi logistik antara Pulau Jawa dan Sumatera.
Pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Lampung (Unila), Sigit Krisbiantoro, menyatakan bahwa pembangunan JSS berangkat dari kebutuhan riil, bukan sekadar manuver politik.
“Pemikiran dan dorongan anggota Komisi V DPR RI Mukhlis Basri saya pandang sebagai dorongan realistis. Selama ini konektivitas Jawa–Sumatera sangat bergantung pada transportasi laut yang kerap terganggu cuaca. Dengan adanya JSS, mobilitas dan aksesibilitas tentu akan meningkat,” ujar Sigit, Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, kehadiran JSS berpotensi besar mempercepat pengiriman logistik antarwilayah, sekaligus mendorong peningkatan perekonomian kawasan, pertumbuhan, serta pemerataan pembangunan nasional.
“JSS dapat mempercepat distribusi logistik, meningkatkan perekonomian kawasan, mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Dampaknya tidak hanya nasional, tetapi juga regional,” jelasnya.
Meski demikian, Sigit mengingatkan bahwa pembangunan JSS harus dikaji secara mendalam, khususnya terkait kemanfaatan langsung bagi masyarakat lokal dan pelaku ekonomi di sekitar kawasan Selat Sunda, serta kesiapan pembiayaan proyek yang nilainya sangat besar.
“Yang perlu dikaji secara serius adalah sejauh mana manfaat JSS bagi masyarakat lokal dan pelaku ekonomi di sekitar kawasan, termasuk persoalan pendanaan pembangunan yang tentu menjadi pertimbangan utama,” tegas Sigit.
Ia menilai, peluang JSS masuk dalam PSN tetap terbuka apabila pemerintah menilai proyek tersebut sebagai kebutuhan mendesak untuk percepatan pembangunan nasional.
“JSS bisa saja masuk PSN dengan pertimbangan kebutuhan mendesak dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan, peningkatan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan investasi,” katanya.
Sigit juga menegaskan bahwa wacana JSS bukanlah isu baru dan bukan semata kepentingan politik jangka pendek.
“Wacana JSS bukan wacana politik. Ini sudah dirancang sejak tahun 1960-an dan terus bergulir hingga sekarang. Pemerintah tentu memiliki pertimbangan matang untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pembangunan JSS,” pungkasnya.
Sebelumnya, dorongan agar Jembatan Selat Sunda masuk dalam PSN kembali disuarakan anggota Komisi V DPR RI Mukhlis Basri, yang menilai proyek tersebut strategis untuk memperkuat konektivitas nasional dan mempercepat pembangunan kawasan Jawa–Sumatera. (*).
