Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyerukan seluruh elemen masyarakat memperkuat komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman radikalisme yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
Seruan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Ujian Promosi Doktor Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Firsada di Ballroom UIN Raden Intan Lampung, Kamis (12/2/2026).
Menurut Mirza, radikalisme merupakan ancaman serius yang membutuhkan penanganan cepat, terukur, dan melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.
“Ancaman radikalisme memang sangat memerlukan kecepatan dalam penanganan. Dibutuhkan tingkat pengawasan, keamanan, dan mitigasi yang menjadi perhatian luar biasa,” tegas Mirza.
Ia menekankan, di tengah era digital dan keterbukaan informasi yang berkembang pesat, wawasan kebangsaan serta moderasi beragama harus menjadi benteng utama menjaga harmoni sosial.
Gubernur menyebut Lampung sebagai miniatur Indonesia karena dihuni beragam agama, budaya, dan hampir seluruh suku di Tanah Air yang hidup berdampingan dalam bingkai Pancasila dan NKRI.
“Ini tidak akan mungkin terajut dengan baik ketika ada instrumen radikalisme. Bagi kami, radikalisme akan menjadi pemecah persatuan yang sudah kita jadikan fondasi dalam membangun Indonesia,” ujarnya.
Mirza menambahkan, radikalisme bukan hanya persoalan keamanan, tetapi juga persoalan sosial, budaya, dan pendidikan. Karena itu, upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum dan aparat keamanan.
“Pencegahan harus melalui internalisasi nilai kebangsaan, pendidikan karakter, serta penguatan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Mirza juga menyampaikan apresiasi kepada Muhammad Firsada yang meraih gelar Doktor Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam dengan disertasi berjudul “Strategi Internalisasi Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama dalam Pencegahan Radikalisme.”
Menurutnya, disertasi tersebut memberi kontribusi penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan model komunikasi kebijakan, strategi pendidikan sosial, serta pendekatan kolaboratif antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga.
“Saya percaya, disertasi ini dapat menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta organisasi keagamaan dalam merancang program deradikalisasi berbasis edukasi dan budaya lokal,” ujarnya.
Mirza juga menegaskan peran strategis UIN Raden Intan Lampung sebagai pusat pengembangan keilmuan Islam yang moderat, inklusif, dan berwawasan kebangsaan.
“Saya berharap UIN Raden Intan Lampung terus menjadi rumah besar moderasi beragama di Provinsi Lampung, sekaligus pusat riset dan pengabdian masyarakat yang berdampak luas,” pungkasnya. (dbs).
