Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui pengawasan harga dan distribusi bahan pangan secara intensif. Meski inflasi Lampung saat ini tercatat sebagai salah satu yang terendah secara nasional, Pemprov menegaskan upaya pengendalian harus terus diperkuat agar stabilitas harga benar-benar dirasakan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Selasa (12/5).
Dalam rapat evaluasi pengendalian inflasi tersebut, Marindo menyebut capaian inflasi Lampung patut disyukuri karena menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Namun, menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya diukur dari angka statistik semata.
“Yang paling penting masyarakat benar-benar bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang stabil dan terjangkau,” tegasnya.
Secara year on year (yoy), inflasi Provinsi Lampung pada April 2026 tercatat sebesar 0,53 persen, sementara inflasi tahun kalender mencapai 1,04 persen dan month to month sebesar 0,55 persen. Angka tersebut melanjutkan tren positif setelah inflasi Lampung pada Desember 2025 menjadi yang terendah se-Sumatera, yakni 1,25 persen.
Marindo menegaskan pengendalian harga tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah provinsi, tetapi harus melalui sinergi bersama pemerintah kabupaten/kota, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, BULOG, hingga pelaku usaha.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat koordinasi sesuai tugas masing-masing, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, hingga distribusi pangan.
“Data harus menjadi dasar utama pengambilan kebijakan. Dengan data yang kuat, pemerintah bisa melakukan intervensi secara tepat,” ujarnya.
Meski inflasi terkendali, TPID Lampung tetap mewaspadai kenaikan sejumlah komoditas strategis seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, beras, hingga gula pasir.
Kenaikan harga minyak goreng disebut dipicu meningkatnya biaya kemasan akibat lonjakan harga plastik imbas konflik Timur Tengah. Sementara kenaikan harga cabai dan beras dipengaruhi berakhirnya masa panen raya serta tingginya curah hujan yang menyebabkan keterlambatan tanam.
Sepanjang Januari hingga Mei 2026, berbagai langkah pengendalian telah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung, mulai dari operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, sidak pasar tradisional dan retail modern, hingga pengawasan distribusi pangan bersama Satgas Pangan.
Pemprov Lampung juga terus memperkuat ketahanan pangan melalui percepatan penyaluran beras SPHP dan pengadaan gabah petani lokal oleh Perum Bulog. Hingga awal Mei 2026, realisasi pengadaan gabah lokal mencapai 358,9 juta kilogram gabah kering panen atau setara 183,6 juta kilogram beras.
Selain itu, Pemprov bersama Bank Indonesia memperkuat sektor pertanian melalui pengembangan Good Agricultural Practices (GAP), pupuk organik cair, bed dryer, hingga sistem e-Horti sebagai early warning system untuk memantau potensi pasokan hortikultura.
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Fiskara Indawan menilai inflasi pangan masih menjadi perhatian utama hingga akhir tahun.
“Komoditas seperti cabai, bawang merah, minyak goreng, dan gula pasir masih menjadi penyumbang tekanan inflasi,” ujarnya.
Karena itu, koordinasi lintas sektor terus diperkuat, termasuk pemetaan daerah surplus dan defisit pangan agar distribusi dapat berjalan lebih efektif dan intervensi pemerintah lebih cepat dilakukan.
Ke depan, Pemprov Lampung akan terus memperluas Gerakan Pangan Murah, memperkuat pengawasan distribusi, mendorong hilirisasi komoditas unggulan, serta meningkatkan komunikasi publik guna menjaga ekspektasi inflasi dan daya beli masyarakat tetap stabil. (dbs).
