Pemerintah Provinsi Lampung memperketat pengawasan harga dan pasokan pangan strategis menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah guna menjaga stabilitas inflasi dan keterjangkauan harga di masyarakat.
Langkah itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (25/5).
Rakor yang berlangsung di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung itu diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yayan Ruchyansyah, mewakili Pemerintah Provinsi Lampung.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir yang memimpin rakor menekankan pentingnya kesiapsiagaan daerah menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha.
Dalam pemaparan Badan Pusat Statistik, inflasi nasional pada momentum Iduladha 2026 tercatat sebesar 0,13 persen. Secara historis, periode Iduladha memang cenderung mengalami kenaikan harga, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Untuk Provinsi Lampung, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga Mei 2026 tercatat naik 0,77 persen dibanding bulan sebelumnya.
Secara nasional, kenaikan harga dipicu komoditas cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah yang mengalami lonjakan di sejumlah daerah.
Menanggapi kondisi tersebut, Yayan Ruchyansyah mengatakan Pemprov Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi melalui pemantauan harian harga pangan strategis serta koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Pengawasan dan pemantauan harga terus dilakukan agar stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga bagi masyarakat tetap terjaga menjelang Iduladha,” ujarnya.
Selain memantau perkembangan harga, pemerintah daerah juga memperkuat sinergi dengan berbagai instansi terkait guna memastikan distribusi dan ketersediaan bahan pangan tetap aman selama periode HBKN.
Rakor nasional tersebut turut menghadirkan laporan dari Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, serta Perum Bulog terkait kesiapan stok dan langkah stabilisasi harga pangan nasional. (dbs).
