Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat strategi menghadapi ancaman El Nino dan perubahan iklim ekstrem guna menjaga produktivitas sektor pertanian serta mempertahankan posisi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Langkah tersebut diwujudkan melalui percepatan pembangunan infrastruktur air, penguatan sarana produksi pertanian, hingga peningkatan sinergi penyuluh pertanian di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, mengatakan berbagai program strategis yang dijalankan merupakan arahan langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam rangka memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendukung target swasembada pangan nasional.
“Penguatan sektor pertanian terus dilakukan melalui kolaborasi bersama Kementerian Pertanian RI agar tren peningkatan produksi pangan di Lampung dapat terus terjaga secara berkelanjutan,” ujar Elvira, Kamis (28/5)..
Ia menjelaskan, sejumlah program prioritas yang dijalankan meliputi penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk subsidi, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), hingga pengawalan harga pembelian pemerintah terhadap komoditas gabah dan jagung.
Langkah tersebut sejalan dengan data Kementerian Pertanian RI yang mencatat Provinsi Lampung berhasil membukukan pertumbuhan produksi pangan lebih dari 16 persen pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, Elvira mengakui tantangan terbesar sektor pertanian Lampung saat ini masih berkaitan dengan tata kelola dan ketersediaan infrastruktur air.
“Ekosistem air di Provinsi Lampung saat ini belum terbangun secara optimal. Saat musim hujan kita masih kekurangan embung penampung sehingga drainase yang kurang maksimal memicu banjir dan genangan di areal persawahan. Sebaliknya, saat musim kemarau dan adanya fenomena El Nino, lahan pertanian justru rentan mengalami kekeringan,” katanya.
Sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau panjang dan potensi El Nino 2026, Pemprov Lampung bersama Kementerian Pertanian mempercepat program penguatan infrastruktur air pada tahun anggaran 2026.
Program tersebut mencakup pembangunan lebih dari 1.200 unit irigasi perpompaan di seluruh kabupaten/kota, fasilitasi irigasi perpipaan, pembangunan bangunan konservasi air, serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier.
Menurut Elvira, penguatan sistem pengairan menjadi strategi penting untuk meningkatkan indeks pertanaman, menekan risiko gagal panen, sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan daerah di tengah ancaman perubahan iklim ekstrem.
Selain itu, pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 juga membuka ruang percepatan rehabilitasi jaringan irigasi melalui intervensi langsung Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan jaringan irigasi primer, sekunder, hingga pintu-pintu air yang selama ini menjadi kendala distribusi air pertanian di sejumlah wilayah.
Di sisi lain, Elvira juga menyoroti kendala administratif yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam pengajuan program infrastruktur melalui aplikasi SIPURI, terutama terkait penyusunan dokumen Detailed Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Kami berharap Kementerian PU melalui BBWS dapat memberikan pelatihan khusus kepada penyuluh pertanian dan aparatur daerah agar kapasitas teknis di lini lapangan semakin kuat dan proses percepatan pembangunan infrastruktur pertanian dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Pemprov Lampung juga menekankan pentingnya menjaga soliditas koordinasi antara pemerintah daerah dan para penyuluh pertanian guna memastikan seluruh program pendampingan petani dan pengelolaan air berjalan optimal.
“Sinergi yang kuat di lapangan adalah kunci utama agar seluruh program pendampingan petani dan pengelolaan air berjalan sukses demi mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan di Bumi Ruwa Jurai,” tutup Elvira. (dbs).
